Warga Kopo-Serang Keluhkan Tagihan PBB Terhutang Disertai Denda Mulai dari Tahun 2001

oleh -0 views

ANTERO SERANG – Masyarakat Kecamatan Kopo Kab. serang merasa resah ketika hendak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 ke Bank BJB dan PT. Pos, ternyata PBB yang telah dibayarkan setiap tahunnya ke aparat desa tidak masuk data Pembayaran PBB. Didalam data tersebut muncul table tagihan berwarna merah yang menerangkan bahwa Wajib Pajak(WP) tidak melakukan pembayaran PBB. Tagihan berupa tunggakan pajak berikut denda yang harus dibayar terhitung dari tahun 2001 sampai dengan 2016.

Salah satu warga Kp. Pasepatan Desa Kopo Kec. Kopo, Sardi (55) mengatakan : “Saya sudah bayar PBB setiap tahunnya kepada aparat Desa Kopo, tapi kenapa ketika dicek di Bank muncul tagihan PBB terhutang berikut denda mulai dari tahun 2001”. Hal senada disampaikan Nahrawi (50) dengan geramnya : “ Saya sudah bayar PBB ke aparat Desa Kopo, bukti pembayaran yang kami terima adalah SPPT. Pihak Dispenda mengatakan bahwa itu bukan bukti pembayaran, lalu saya sampaikan bahwa realita yang sudah berjalan dari tahun ke tahun di desa kami, apabila saya bayar PBB maka aparat memberikan SPPT dan apabila belum bayar maka SPPTnya dipegang Aparat Desa”.

“sampai saat ini pihak Desa Kopo dan Kecamatan Kopo belum memberikan penjelasan yang masuk akal, sehingga saya masih merasa kesal dengan kejadian ini” Nahrawi menambahkan.

Kejadian ini menjadi sorotan pegiat anti korupsi. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Banten Corruption Watch (LSM BCW), Ana Triana SH. menyampaikan : “mengkritisi kejadian ini, LSM BCW melihat terdapat kejanggalan dalam persoalan ini sekaligus mempertanyakan kinerja aparat terkait,

  • Desa Kopo Kecamatan Kopo pernah menjadi Desa Teladan se-Kabupaten Serang. salah satu kriteria Desa Teladan adalah tingkat kesadaran masyarakatnya taat membayar pajak. Nah itu bagaimana?
  • Ada warga yang menunjukkan SPPT tahun 2001 sampai 2004 ke LSM BCW. Ini menunjukkan bahwa dari tahun 2001 warga sudah bayar PBB, tapi kenapa menjadi terhutang disertai denda dari tahun 2001-2017?

Kami berharap Pihak Desa Kopo, Kecamata Kopo dan BPPD Kab. Serang merespon keluhan warga ini supaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terjaga dengan baik. (NJR)

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *