Terkait Adanya Laporan Konsumen, Kalap Banten Somasi Ke Perusahaan Finance

oleh -0 views

Terkait Adanya Laporan Konsumen, Kalap Banten Somasi Ke Perusahaan Finance

ANTERO SERANG – Terkait adanya laporan salah satu warga selaku Konsumen Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB Kendaraan roda empat (Unit Mobil) Dalam Pengajuan Pembiayaan Multiguna PT. Andalan Finance Indonesia yang berkantor diwilayah Kota Serang, Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Presidium Koalisi Lembaga Aksi Pergerakan (Kalap) Provinsi Banten layangkan surat somasi ke PT. Andalan Finance Indonesia.

Pasalnya, menurut Konsumen saat melapor kepada Lembaga Kalap Banten, bahwa dirinya merasa dirugikan pada saat awal pengajuan dana tunai, melalui Survayor, namun dalam pencairan dana tersebut langsung diberikan oleh Survayor kepada konsumen (Debitur), hal tersebut tidak ada proses seperti menandatangani maupun memparaf berkas perjanjian pembiayaan dari perusahaan Finance . Hal tersebut diungkapkan Salah satu koordinator Koalisi Lembaga Aksi Pergerakan (Kalap) sekaligus Ketua Umum DPD LSM Geger Banten, Amrul.

“Benar, terkait adanya laporan salah satu warga selaku Konsumen, kami Gabungan LSM yang tergabung di Kalap Banten melayangkan surat somasi ke Perusahaan Finance” Ungkapnya. (02/04/18)

Dalam proses pinjaman dana tunai, lanjut Amrul, konsumen tidak menandatangani berkas perjanjian pembiayaan dari perusahaan finance tersebut (PT.Andalan Finance Indonesia), selain itu, Amrul menjelaskan, bahwa dalam pencairan dananya pun tidak sesuai dengan pengajuan pihak konsumen, bahkan dalam pengajuan Rp. 32 jt, namun yang dicairkan kepada konsumen hanya Rp.22 juta, itupun cara pencairannya bukan melalui proses secara prosedur aturan sebagaimana aturan pinjam meminjam dana tunai, melainkan diberikan oleh surveyor langsung.

Maka jelas ini diduga adanya pelanggaran hukum dan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

“ Maka ini sudah jelas adanya dugaan pelanggaran hukum maupun aturan perundang-undangan” Kata Ketum DPD LSM Geger Banten kepada Wartawan.

Menyikapi hal tersebut, Koalisi Lembaga Aksi Pergerakan (Kalap) Banten yang tergabung dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Banten, akan menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum yang berlaku, pasalnya mereka( Kalap) telah medapatkan beberapa alat bukti permulaan dari pihak Korban (Konsumen) sehingga Kalap Banten melayangkan surat somasi dengan nomor ; 57/Koalisi-LSM/KALAP/BTN/Somasi/IV/2018, tertanggal 02 April 2018, kepada PT. Andalan Finance Indonesia guna dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sementara, Epi Syaepudin selaku Ketua DPD LSM Penjara Provinsi Banten, salah satu LSM yang tergabung di Koalisi Lembaga Aksi Pergerakan (Kalap) Banten, menjelaskan, dalam menyikapi permasalahan ini sangat jelas sangat berpotensi pada adanya dugaan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum, menurut Epi, bahwa dalam proses pengajuan dana tunai yang diajukan oleh pihak Konsumen pada perusahaan finance, dan pihak konsumen tidak menandatangani maupun tidak memberikan paraf pada berkas perjanjian, namun akhir kemudian terbitlah berkas perjanjian pembiayaan yang telah ada tandatangan dan paraf konsumen, sementara pihak konsumen tidak melakukannya sama sekali, jelas itu sudah diduga melanggar hukum, yang mana bisa dikatakan adanya dugaan pemalsuan tandatangan, hal tersebut, lanjut Epi, mengenai hal adanya dugaan pemalsuan surat, tandatangan, menerbitkan suatu perjanjian dan atau perjanjian piutang dan lainnya.

Itu adalah suatu Tindak Pidana Perbuatan Melawan Hukum, sebagimana telah diatur dan dijelaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pasal 263 Ayat (1) KUHP. “Mengenai hal adanya dugaan pemalsuan surat, tandatangan, menerbitkan suatu perjanjian dan atau perjanjian piutang dan lainnya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum” Katanya.

Selain itu, lanjut Epi, sebagaimana pengajuan dana tunai oleh pihak konsumen (Debitur), maka pihak Finance (Kreditur), harus memberikan pencairannya sesuai apa yang diajukan konsumen (Debitur) yang telah tertera dalam berkas tersebut, namun menurut konsumen saat menerima dana pencairannya tidak sesuai (Pokok Utang) apa yang diajukan yang tertera pada berkas. Epi, menjelaskan, mengenai Tindak Pidana Perbuatan Melawan Hukum, misalnya dalam rangkaian perbuatan Curang maupun kebohongan dengan tipu muslihat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun lainnya. “Dengan adanya perbuatan tersebut itu bisa dikenakan pasal 378 dan 379 KUHP” Tukasnya. (NJR)

Menarik untuk di baca:

Penggunaan Anggaran Program P3A TGAI, Harus Sesuai Aturan

DPC LSM Penjara Kab. Cirebon, Akan Dilantik

Pembentukan PAC LSM Penjara Kec. Bungbulang

• LSM Penjara Banten Bersama Kalap Banten, Akan Menindak Perusahaan Finance Yang Melanggar Aturan

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *