Soal Lelang Proyek, Semua OPD dan ULP Diminta Koordinasi Dengan Kadin PB

oleh -3 views

Rd Deden Hertandi, Ketua Kadin PB Kabupaten Pandeglang

 

ANTERO.CO PANDEGLANG – Terkait dengan persoalan lelang proyek yang dibiayai oleh negara di Kabupaten Pandeglang agar tudingan monopoli proyek tidak ada atau kekisruhan tidak terjadi. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Lelang Pengadaan (ULP) Pandeglang diminta untuk melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Kamar Dagang dan Industri Paradigma Baru (Kadin PB) Kabupaten Pandeglang.

“Agar semua proses lelang berbagai pekerjaan barang dan jasa berjalan dengan baik, sesuai aturan yang ada dan tetap mengedepan rasa keadilan bagi para pengusaha atau asosiasi yang ada dalam wadah Kadin. Maka kami minta, samua OPD dan ULP terlebih dahulu berkoordinasi dan bekerjasama yang baik dengan Kadin PB Pandeglang dalam berbagai langkah terkait pelaksanaan lelang.” ungkap Rd.Deden Hertandi selaku Ketua Kadin PB Kabupaten Pandeglang, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (27/05/20) terkait dengan adanya tudingan para pengusaha adanya monopoli lima paket lelang proyek puskesmas tersebut.

Menurut Deden, pihaknya selaku wadah yang menaungi para pengusaha dan asosiasi jasa kontruksi di Kabupaten Pandeglang memiliki tanggungjawab untuk dapat mengayomi dan memberikan rasa keadilan kepada semua pengusaha dalam mendapatkan pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku sangat lah wajar diperjuangkan oleh Kadin PB tersebut.

“Dari hasil pertemuan dan kesepakatan kemarin dengan pihak ULP Pandeglang jadwal diundurkan, karena pembuktian dilakukan lewat vidiocoll. Itu yang salah dilakukan oleh tim pokja lelang. Intinya kami ingin semua lelang dikoordinasikan dengan Kadin untuk pemerataan dan keadilan bagi para pengusaha di Pandeglang.” tandas Deden Hentardi

Keberadaan Kadin PB Pandeglang, katanya dalam hal ini siap membantu bupati dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh anggaran negara.

“Saya rasa bupati dalam hal ini tidak bisa disalahkan, hanya saja para pembantunya atau aparaturnya saja yang tidak bisa menjalankan perintahnya. Kalau toh proses lelang ini dilakukan sesuai aturan yang ada dengan profesional, saya kira tidak akan bergejolak atau tudingan seperti itu dari para asosiasi, seperti memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk menghasilkan yang tidak sesuai aturan itu dalam pembuktian.” tandasnya, seraya berharap kejadian seperti ini sabagai langkah awal perbaikan kedepan dalam pengaturan lelang di Kantor ULP Pandeglang agar berjalan aman dan lancar sesuai aturan dan perundang-undangan atau keppres yang berlaku.

“Semua yang mengadakan lelang atau pengadaan langsung itu, kuncinya ada di OPD yang harus berani menyampaikan kepada semua asosiasi ke Wadah Kadin sebagai organisasi induknya. Termasuk pihak ULP harus mengarahkan dan berkoordinasi dengan Kadin PB.” harap Deden.

Sebelumnya diberitakan, Masih dalam suasana lebaran Idul fitri 1441H dan hari pertama masuk kerja, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Paradigma Baru mendatangi Kantor ULP Kabupaten Pandeglang, Selasa (26/05/20). Mereka menuding ada dugaan terjadi monopoli pengadaan barang dan jasa di Pandeglang.

“Dalam proses lelang lima paket pembangunan puskesmas di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang, terkesan terburu-buru dengan waktu yang mepet dan tidak ada tahap pengecekan ke lokasi atau on the spot. Para pengusaha mengadu ke saya bahwa proses lelang di ULP Pandeglang itu sulit dan terkesan dipersulit oleh pokja (kelompok kerja, red). Seperti rekening koran 10 persen dan juga perusahaan harus ada ISO OSAS, itu rumit. Namun pengusaha coba untuk memenuhi, tapi ternyata sudah digagalkan di awal,” beber Raden Deden Hertandi sebagai Ketua Kadin PB Pandeglang, saat mendatangi Kantor ULP Pandeglang, Selasa (26/05/20) pagi.

Dikatakannya, soal kelima lelang yang dinilai sudah dikondisikan, yakni pembangunan Puskesmas Carita senilai Rp 6.490.746.321, Puskesmas Angsana Rp 5.193.997.651, Puskesmas Panimbang Rp 6.489.543.379, Puskesmas Sumur Rp 6.488.581.025, dan Puskesmas Picung Rp 6.487.378.083. Semua proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020.

“Hari Rabu tutup upload, Kamis 21 Mei itu tanggal merah dan Jumat kerja setengah hari, Sabtu, Minggu, dan Senin itu libur lebaran. Kapan pokja melakukan one the spot?. Kemudian itu perusahaan dari urutan satu sampai enam kenapa dilewat dan langsung ke nomor tujuh,” kata Deden

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Bidang Jasa Konstruksi Umum dan Industri Kadin PB Pandeglang, M Ilma Fatwa menuding, proses lelang sudah dikondisikan sejak awal. Sebab, ada prosedur yang dilewati dengan langsung menyampaikan undangan pembuktiaan kepada perusahaan calon pemenang.

“Mun arek boga Gapensi, atuh boga Gapensi ieu negara, nu lain ulah diajakan. Umumkeun di LPSE paket ieu ges aya pangantenna ulah aya nu asup, (Kalau memang punya Gapensi, ya punya Gapensi, ini negara yang lain jangan dibawa. Umumkan di LPSE bahwa paket ini sudah ada yang menang jangan ada yang masuk).” kata Ilma dengan nada tinggi.

Sementara, Kasubag Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa ULP Pandeglang, Usep Sudarmana menjelaskan, terkait klarifikasi lapangan itu menyusul terbit surat edaran dari LKPP dan PU dalam rangka penanganan Covid-19.

“Surat edaran itu kami beritahu kepada peserta lelang melalui undangan,” terang Usep.

Situasi di dalam ULP semakin menegang setelah para pengusaha tidak berhasil bertemu dengan Kepala ULP Pandeglang, Roni. Pengusaha terus mempertanyakan proses lelang yang diduga tidak sesuai prosedur. Tidak lama kemudian petugas kepolisian datang ke ULP Pandeglang untuk merelai dan menengahi ketegangan.

Akhirnya setelah beberapa saat kemudian, petugas kepolisian mengajak kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini di Polres Pandeglang. Para pengusaha kemudian mengikuti saran kepolisian dan Kasubag Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa ULP Pandeglang, Usep Sudarmana diantar menggunakan mobil polisi.

Dari informasi bahwa, setelah menggu lebih dari satu jam, Kepala ULP Pandeglang, Roni tiba di Mapolres dan langsung memasuki Ruang Reskrim untuk melakukan mediasi. Proses mediasi berlangsung lebih dari satu jam dan menemukan titik temu yang disepakati.

 

Kontributor :Deni |Editor :Budi Harto

 

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *