Sikapi Pemanggilan Wartawan Oleh Polda Banten, Ikatan Pers Malingping Gelar Aksi Solidaritas

ANTERO | Malingping, LEBAK – Belasan Wartawan yang tergabung dalam Ikatan Pers Malingping, di Wilayah Selatan Kabupaten Lebak menggelar aksi solidaritas untuk Asep Saefulloh wartawan online Fakta Banten yang dipanggil oleh Dirreskrimsus Polda Banten terkait dengan pemberitaan.

Aksi solidaritas tersebut ditempatkan, di Alun-alun Kecamatan Malingping, Senin (30/7/2018).

Mereka (Ikatan Pers Malingping) menduga bahwa Dirreskrimsus Polda Banten Keliru Soal Pemanggilan terhadap wartawan Asep Saefulloh salah seorang wartawan media online Fakta Banten yang dijadwalkan dipanggil hari ini oleh Dirreskrimsus Polda Banten untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Korlap aksi Widodo Chudori mengatakan, pemanggilan itu merupakan buntut dari pemberitaan yang ditulis Asep pada 5 April 2018 lalu. Yakni pemberitaan terkait pelaporan dugaan praktik korupsi pada penyiapan lahan proyek Unit 9 & 10 PLTU Suralaya milik PT. Indonesia Power (IP) di Kota Cilegon.

Menurut Widodo, pemanggilan pihak kepolisian terhadap Asep ini merupakan sebuah bentuk kriminalisasi terhadap wartawan. Pasalnya, jelas Widodo, sebagai profesi wartawan sudah jelas-jelas memiliki aturan khusus dalam penyelesaian konflik berita, yaitu Undang-undang RI nomor 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

“Di UU itu aturannya sangat jelas, dalam menyelesaikan konflik berita, wartawan dapat meminta yang dirugikan dengan menggunakan hak jawab dan koreksi. Jika seandainya pemberitaan tersebut tidak benar, maka pihak yang dirugikan bisa menggunakan hak jawab atau bantahan, bukannya malah wartawannya dikriminalisasi dengan pendekatan hukum di luar pers. Wartawan jangan dikriminalisasi,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Widodo, saat menjalankan profesinya, ada Dewan pers yang melindungi wartawan.

“Benar atau salah seorang wartawan dalam sebuah pemberitaan, itu ditentukan oleh Dewan Pers, bukan oleh polisi,” imbuhnya.

Pemanggilan wartawan Asep oleh kepolisian ini menurutnya menjadi subuah pukulan telak bagi para jurnalis seantero jagat raya, yang jika tidak disikapi secara tegas akan jadi sebuah preseden buruk bagi para jurnalis. Dengan demikian Widodo meminta kepada Polda Banten agar membatalkan pemanggilan tersebut.

“Dirreskrimsus Polda Banten harap segera membatalkan surat pemanggilan itu dengan membuat surat klarifikasi, bahwa pihak kepolisian di duga telah keliru menerapkan UU ITE itu,” tegasnya.

Widodo pun meminta kepada Kapolda Banten, Brigjen Polisi Listyo Sigit Prabowo agar melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya, Dirreskrimsus Kombes Pol. Abdul Karim yang dinilainya telah keliru itu.

“Dalam pemanggilan terhadap wartawan, pihak kepolisian harus mengikuti mekanisme di Undang-undang RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Kapolda Banten harus mengevaluasi kinerja Dirreskrimsus.” tukasnya.(*)

Baca juga: PWI, IJTI dan PWRI Sikapi Kasus Pemanggilan Wartawan Asep oleh Polda Banten

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here