Ini Aturan Menutup Jalan untuk Pesta Hajatan

Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

hukum menutup jalan umum untuk kepentingan pribadi dalam islam
hukum menutup jalan umum untuk kepentingan pribadi apa boleh?

Budaya di Indonesia kerap manfaatkan jalan di depan rumah sebagai tempat menggelar acara atau hajatan. Lalu, bagaimana legalitasnya secara hukum jika memakai fasilitas umum tersebut? Lalu bagaimana mendapat izinnya?

Kombes Pol. Kingkin Winisuda, Kasubdit Standarisasi Cegah dan Tindak Ditkamsel Korlantas Polri, mengatakan boleh saja, tapi ada syaratnya. “Sepanjang ada surat izin giat masyarakat (diperbolehkan),” kata Kombes Kingkin di Jakarta.

Lebih lanjut, Dirinya menerangkan Jalan raya yang ada di depan rumah, provinsi, kota/kabupaten, dan desa adalah fasilitas umum untuk bersama bukan dimiliki perseorangan. Jika ada masyarakat yang akan memakai agar membuat surat izin.

“Minta izin terlebih dahulu dari pihak Polres dan Polsek setempat supaya diperbolehkan adakan acara,” kata Komisaris Besar Polisi Kingkin Winisuda.

Mengenai pesta pernikahan yang rata-rata menutup sebagian jalan, diperbolehkan asal masyarakat disekitar lingkungan berkenan. Tapi berbeda hal jika sampai menutup seluruh badan jalan.

Penyelenggara hajatan harus dipastikan ada jalan alternatif lain untuk pengalihan arus. “Diperbolehkan tapi enggak boleh tutup total, tetap harus ada akses untuk lalu lintasnya atau rekayasa lalu lintas,” jelasnya.

Jika berniat menutup seluruh badan jalan ada beberapa langkah yang harus dilakukan, di antaranya, mengjukan permohonan secara tertulis kepada beberapa pihak antara lain, Kapolda setempat yang bisa diwakilkan lewat Direktur Lalu Lintas terkhusus jika gunakan jalan nasional dan provinsi.

Yang kedua, izin ke Kapolres/Kapolresta setempat jika menggunakan jalan Kabupaten/Kota. Nah jika gunakan jalan desa atau kampung ajukan permohonan ke Kapolsek/Kapolsekta setempat.

Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Mengenai hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (“Perkapolri 10/2012”). Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.

Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”). Polri nantinya akan bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan pengguna jalan di luar fungsi jalan ini bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Izin Penggunaan Jalan

Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:

  1. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi;
  2. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota;
  3. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.

Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

  1. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan;
  2. waktu penyelenggaraan;
  3. jenis kegiatan;
  4. perkiraan jumlah peserta;
  5. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan
  6. surat rekomendasi dari:
  7. satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi;
  8. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota; atau
  9. kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan.

Khusus bagi penggunaan Jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri, tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan sebagaimana disebutkan dalam persyaratan di atas.

Jadi, pada dasarnya seseorang dapat mengadakan pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya selama dia telah mendapatkan izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

[1] Pasal 1 angka 9 Perkapolri 10/2012

[2] Pasal 16 ayat (2) Perkapolri 10/2012

[3] Pasal 127 ayat (3) UU LLAJ dan Pasal 15 ayat (2) Perkapolri 10/2012

[4] Pasal 128 ayat (1) UU LLAJ dan Pasal 15 ayat (3) Perkapolri 10/2012

[5] Pasal 128 ayat (2) UU LLAJ dan Pasal 15 ayat (4) Perkapolri 10/2012

[6] Pasal 128 ayat (3) UU LLAJ dan Pasal 17 ayat (1) Perkapolri 10/2012

[7] Pasal 129 ayat (2) Perkapolri 10/2012

[8] Pasal 129 ayat (1) UU LLAJ

[9] Pasal 17 ayat (2) Perkapolri 10/2012

[10] Pasal 17 ayat (3) Perkapolri 10/2012

[11] Pasal 17 ayat (4) Perkapolri 10/2012

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here