Program Berobat Gratis Modal KTP Banten Terancam Gagal

oleh
Program Berobat Gratis Modal KTP Banten Terancam Gagal
Program Berobat Gratis Modal KTP Banten Terancam Gagal
Beri nilai

ANTERO, SERANG – Program pengobatan gratis dengan hanya menggunakan KTP di Banten terancam gagal. Karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menilai tidak ada payung hukum untuk program tersebut.

Program Berobat Gratis Modal KTP Banten

Dalam surat Kemenkes kepada Gubernur Banten pada tanggal 13 Februari 2018 Nomor: JP.02.05 / III / 534/2018, program jaminan kesehatan harus diintegrasikan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini sesuai dengan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Keamanan Soscan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Baca : Meski Di Tolak Kemenkes, Gubernur Banten Optimis Warga Tetap Bisa Berobat Gratis

Selain itu, terkait penyelenggaraan asuransi kesehatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah Banten tidak memiliki payung hukum. Karena harus diintegrasikan dengan Program Asuransi Kesehatan Nasional.

“Itu sudah jelas, itu (berobat gratis dengan KTP) tidak sesuai dengan UU BPJS,” kata Sekjen Kemenkes, Untung Suseno Sutarjo saat dikonfirmasi detikcom, Serang, Senin (5/3/2018).

Ia beralasan, yang menyelenggarakan pengelolaan jaminan kesehatan adalah hanya BPJS.

“Bukan dia yang mengatur, kalau pasien dirujuk ke Jakarta siapa yang bayar? Jadi aturannya sudah jelas,” ujarnya lagi.

Dikonfirmasi mengenai ini, Gubernur Banten Wahidin Halim membenarkan mengenai surat dari Kemenkes kepadanya. Menurutnya itu hanya soal beda pendapat. Karena setiap tahun pihak Pemda Banten juga mengeluarkan dana untuk peserta jaminan kesehatan.

Namun, bidikan program berobat gratis dengan KTP digunakan menurutnya untuk warga yang belum mendapatkan kartu BPJS.

“Kita membidik yang memang datang ke rumah sakit tidak punya BPJS tapi harus dilayani,” kata Wahidin kepada wartawan.

Mengenai tidak adanya peraturan hukum bagi pemerintah daerah Banten untuk mengelola sendiri asuransi kesehatannya, Wahidin mengatakan, peraturan yang ada belum membentuk keseluruhan masyakrat. Makanya, dia menilai ada kewajiban pemerintah daerah untuk membantu warga negara.

“Masa Pemda mau bantu yang belum punya BPJS nggak boleh,” katanya

Program Pemda ini, katanya adalah bentuk tanggung jawab sosial bagi warga Banten. Dia mengklaim ini tidak ada hubungannya dengan janji kampanyenya selama pemilihan masa lalu. (FH)

Berita sebelumnya :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *