PILKADA 2018 : Marak Politik Mahar, Bawaslu Tunggu Penindakan

Ketua Pemenangan Pemilu PKB Kota Malang Arief Wahyudi menyatakan penyerahan uang Rp25 juta oleh bakal calon ke PKB sebagai hal wajar.

“Kalau yang benar begini argumennya. Ini masih dalam proses penjaringan tentu wajar ketika mendaftarkan pada proses tersebut ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendaftar. Misalnya, biaya cetak formulir, transpor ke DPP beberapa kali, biaya uji kelayakan,” ungkapnya.

Baca : PILKADA BANTEN – Marak Calon Tunggal di Banten, Pengamat: Politik Dinasti Masih Kuat

Dugaan praktik politik mahar sebelumnya juga diungkap sejumlah bakal calon kepala daerah yang gagal meraih pengusungan oleh partai. Mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti menyatakan dimintai uang miliaran rupiah oleh Partai Gerindra untuk pencalonannya di Pilgub Jawa Timur.

Bakal calon Wali Kota Cirebon Siswandi mengaku ditodong Rp1,5 miliar untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Panwaslu Kota Cirebon masih mendalami kasus tersebut.

Di tempat lain, John Krisli mengaku dimintai mahar Rp1,4 miliar oleh Gerindra dan Rp1 miliar oleh PPP untuk maju pada Pilkada Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur itu hanya sanggup membayar Rp500 juta kepada Gerindra.

Memonitor

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan pihaknya melalui Bawaslu daerah dan Panwaslu memanggil pemberi informasi tersebut. Bawaslu akan berkoordinasi kepolisian dan kejaksaan dalam naungan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut.

“Kami masih terus melakukan monitoring perkembangannya dengan harapan dalam proses pendalaman akan ada petunjuk yang terang sehingga Bawaslu bisa melakukan langkah penindakan,” ujar Ratna. (Ly)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here