PILKADA 2018 : Marak Politik Mahar, Bawaslu Tunggu Penindakan

oleh
PILKADA 2018 : Marak Politik Mahar, Bawaslu Tunggu Penindakan
PILKADA 2018 : Marak Politik Mahar, Bawaslu Tunggu Penindakan
Beri nilai

ANTERO.CO Jakarta : PILKADA 2018 – Praktik politik mahar di sejumlah daerah terkuak seiring ketidakpuasan para bakal calon kepala daerah terhadap komitmen pencalonan dalam pilkada oleh partai politik. Namun, belum ada satu pun pelaku yang ditindak.

Kemarin, giliran bakal calon Wakil Wali Kota Malang, Jawa Timur, Hadi Prajoko, menyatakan bakal melapor ke Polda Jawa Timur terkait dugaan penipuan dan mahar politik yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Itu dilakukan setelah gagal menerima rekomendasi PKB.

“Iya lapor ke Polda Jatim soal pidana penipuan, termasuk (mahar politik), iya itu masuk,” tegas Hadi Prajoko seperti dilansir Media Indonesia, Kamis, 25 Januari 2018.

Pihak Hadi meminta KPUD Kota Malang menunda penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Mochamad Anton-Syamsul Mahmud. Mereka didaftarkan ke KPUD dengan diusung PKB, PKS, dan Gerindra.

Baca : Pilkada Banten 2018 Di Ikuti tiga Calon Tunggal

Ia menyebut sejumlah bakal calon telah menyerahkan uang tunai, transfer bank, hingga melalui bilyet giro kepada pengurus PKB. Hadi juga sudah menyerahkan uang ratusan juta rupiah kepada sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Pembayaran dilakukan saat mengikuti penjaringan bakal calon wali kota yang dibuka Lembaga Pemenangan Pemilu PKB Kota Malang pada Agustus 2017. Penyerahan uang, jelas Hadi, berdasarkan perintah Ketua DPC PKB Kota Malang Mochamad Anton yang juga menjabat wali kota Malang.

Hadi mengantongi bukti permintaan uang. “Semua kita beberkan. Bukti ada. Biaya pendaftaran Rp25 juta, tetapi di samping itu ada uang yang diminta oleh oknum pengurus PKB.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *