Pertanyakan Dana Tunggu Hunian untuk Warga Terdampak Banjir Bandang, HMI MPO Lebak Audiensi dengan BNPB, Begini Jawabnya? 

oleh -9 views

HMI MPO Lebak dan Kumala Audiensi dengan BNPB, bertempat di Graha Office BNPB, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

 

ANTERO.CO JAKARTA – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisask (HMI-MPO) Lebak dan Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar audensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mempertanyatakan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk warga terdampak banjir bandang di Lebak bertempat di Graha Office BNPB, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Dalam Audensi tersebut, BNPB yang diwakili oleh Pelaksana harian (Plh) Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Jarwansyah sekaligus Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat menyebut telah menstransfer bantuan DTH untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak.

Kata Jarwansyah, pihaknya telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1.941 M untuk pemberian bantuan DTH bagi 647 Kepala Keluarga (KK) yang merupakan korban bencanan banjir bandang yang terjadi di 6 Kecamatan di Lebak pada awal tahun 2020 lalu.

“Untuk DTH sudah kita transfer ke Kas Daerah Pemkab Lebak. Kita transfer sesuai usulan yakni Rp 1.941 M yang akan diberikan kepada korban terdampak banjir bandang sebanyak Rp. 500 ribu selama 6 bulan,” kata Jarwansyah ketika menggelar audensi perihal DTH dengan pengurus Cabang HMI MPO Lebak dan Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), di Graha Office BNPB, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Jawarsyah mengungkapkan, walaupun DTH sudah di transfer ke kas daerah, namun pihaknya saat ini belum bisa memberikan bantuan stimulan bagi korban terdampak banjir bandang yang rumahnya mengalami rusak ringan, sedang maupun berat, yang masing-masing berjumlah Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan, Rp 25 juta untuk rumah rusak berat, dan Rp 50 juta untuk rusak berat.

Hal tersebut terkendala dengan beberapa persyaratan administrasi yang dinilai masih kurang diantaranya adalah data verifikasi penerima bantuan stimulan.

“Kami telah mencoba berkomunikasi dengan BPBD Lebak pada minggu ketiga bulan maret 2020, tapi masih belum ditanggapi. Tapi dalam jangka waktu dekat, kami akan terjun langsung ke lapangan guna melakukan verifikasi data rumah warga yang rusak akibat bencana tersebut,” terangnya.

Terpisah, kepala Pelaksana harian (Plh) BPBD Lebak Kaprawi mengataakan, pihaknya belum memeriksa transferan bantuan yang digelontorkan oleh BNPB. Namun, katanya, jika bantuan tersebut sudah masuk ke kas daerah, pihaknya akan secara langsung menyalurkan bantuan tersebut melalui pihak bank ke rekening masing-masing penerima bantuan.

“Kita akan cek dulu, jika sudah masuk. Maka akan langsung kami salurkan bantuan ini,” ujar Kaprawi singkat.

Sementara itu, Ketua HMI MPO Lebak Aceng Hakiki berharap Pemkab Lebak dapat dengan amanah memegang dana bantuan tersebut dan menyalurkan kepada para korban bencana banjir bandang di Lebak.

“Penyaluran bantuan harus dilakukan secara transparan guna menghindari adanya oknum yang memanfaatkan bantuan untuk para korban bencana tersebut demi kebutuhan perutnya sendiri. Tentunya kami akan terus mengawal dana bantuan tersebut dan juga melakukan pemberdayaan bagi masyarakat korban bencana banjir bandang,” tegasnya.

Senada dituturkan Eza Yayang Firdaus, ia mengharapkan Pemkab Lebak dapat fokus melaksanakan pemulihan bencana banjir bandang di 6 Kecamatan, yang telah menyebabkan ribuan warga Lebak kehilangan rumah, dan mata pencahariannya.

“Pemulihan harus segera dilakukan, salah satunya yakni dengan cara merelokasi korban terdampak bencana. Dengan begitu, ekonomi warga bisa berangsur pulih,” tandasnya. (Bud)

 

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *