Pengesahan RUU Terorisme Terganjal Satu Pasal

oleh -0 views

Pengesahan RUU Terorisme Terganjal Satu Pasal

ANTERO NASIONAL – Serangkaian aksi terorisme mulai kerusuhan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk meledakkan bom di tiga lokasi gereja yang berbeda di Surabaya mengejutkan Indonesia. Kerusuhan di Mako Brimob mengambil korban tewas sejumlah anggota Brimob dan narapidana kasus terorisme. Belum lagi rangkaian bom bunuh diri di sejumlah tempat di Surabaya dan Sidoarjo yang berujung kesedihan bagi masyarakat Indonesia.

Namun di sisi lain, Revisi Undang-Undang (RUU) No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum juga tuntas. Tekankan bahwa pembahasan RUU dapat diselesaikan sehingga dapat diratifikasi menjadi undang-undang juga diperkuat. Ketua DPR Bambang Soesatyo memandang RUU di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR dengan pemerintah sudah pada tahap penyelesaian

Setidaknya 99 persen Pasal dalam RUU sudah diketuk. Karena itu, RUU tersebut sebenarnya siap untuk disahkan menjadi undang-undang sebelum masa reses sidang terakhir. Namun sayangnya, lanjut Bambang, ada satu Pasal yang terkait dengan definisi terorisme. Ia percaya, jika definisi yang diatur dalam Pasal 1 telah disepakati antara Parlemen dan pemerintah, maka RUU dapat diselesaikan secara keseluruhan. “RUU tersebut bisa dituntaskan,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/5).

Anggota Komisi II Firman Subagyo menambahkan bahwa DPR dan Panja pemerintah harus mempercepat pembahasan RUU tersebut. Alasannya adalah karena undang-undang baru dapat mendukung dan memberikan dasar hukum bagi pasukan keamanan untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku terorisme. Menurut dia, DPR dan pemerintah harus lebih serius menyelesaikan pasal terkait definisi terorisme.

Mantan Wakil Ketua Badan Legislasi berpendapat bahwa penundaan dalam pembahasan RUU ini disebabkan oleh ego sektoral antar-lembaga di pemerintahan. Akibatnya, terjadi tarik menarik kepentingan. Kendati demikian Firman mengakui masih terdapat kekurangan dalam UU 15/2003.

Akibatnya, aparat penegak hukum tidak bebas dalam tindakan represif. Begitu pula dengan keterlibatan TNI dalam memerangi terorisme. Karena itu, kebijakan dalam memberantas dan mencegah terorisme harus dievaluasi melalui RUU. “Ini harus dipercepat. Karena undang-undang ini akan sangat mendukung dan memberikan dasar hukum untuk penegakan hukum,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhanas Pusat, Agum Gumelar meminta DPR dapat segera menyelesaikan RUU tersebut. Karena dampak aksi teror yang dilakukan oleh para pelaku cukup besar, bahkan banyak korban jatuh. Ini karena UU 15/2003 memiliki kelemahan sehingga penanganan tindak pidana terorisme menjadi lambat.

Mantan komandan Kopassus berpendapat melalui UU yang direvisi dalam Memerangi Terorisme Terorisme, setidaknya di masa depan payung hukum yang kuat dalam perang melawan aksi teror ke jaringan sel-sel terdalam. “Undang-undang terorisme baru juga diharapkan untuk mencegah pengembangan benih terorisme di Indonesia karena UU Terorisme baru akan memiliki kekuatan jera terhadap perkembangan sel-sel terorisme,” katanya.

Direktur eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (LAPI), Maximus Ramses Lalongkoe, menilai bahwa dengan mempercepat revisi UU 15/2003 dan meratifikasinya menjadi undang-undang akan memudahkan kerja pihak berwenang dalam mengambil tindakan pencegahan terhadap para pelaku. Menurut dia, pemboman baru-baru ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tidak kalah penting, komitmen pemerintah dan DPR sangat diinginkan dalam menyelesaikan RUU itu. Sebaliknya, jika lambat, maka aparat akan sulit dalam mengambil sikap preventif untuk mencegah niat para pelaku. Bagi Ramses, pencegahan tindakan kriminal teror dapat dilakukan sepanjang KUHP Anti-Terorisme menyediakan payung hukum yang jelas.

“Namun kenyataannya, hingga kini proses revisi UU tentang terorisme belum selesai,” katanya.

Penyelesaian di pemerintah


Menanggapi desakan itu, Ketua Panitia Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafii mengatakan, RUU itu hampir selesai. Namun, meninggalkan Pasal 1 yang mengatur definisi tagihan yang tersandung tidak dapat diratifikasi. Awalnya pemerintah enggan membuat definisi.

Tetapi Dewan Perwakilan Rakyat bersikeras untuk menetapkan definisi-definisi teroris. Karena faktanya, tidak ada definisi terorisme dalam berbagai legislasi yang terkait dengan penegakan hukum. Akibatnya, pengkategorian seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme atau tidak, berada di tangan penegak hukum.

“Tidak ada aparat yang dapat menentukan sesuai dengan pikirannya, dia seorang teroris atau bukan teroris. Karena dalam keadaan hukum, otoritas tidak memiliki otoritas apa pun kecuali yang disediakan oleh hukum. Yah tidak ada hukum untuk menyebutkan siapa yang teroris. Jika Keadaan hukum harus memiliki ketentuan. Nah pemerintah tidak mau membuat definisi menurut logika hukum, “katanya.

Lebih lanjut, lelaki yang biasa dipanggil Ayah, belum menyelesaikan pembahasan RUU itu tidak disebabkan oleh waktu diskusi yang tidak mencukupi, bahkan DPR pun belum siap. Tetapi justru pemerintah yang belum menyelesaikan definisi terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 RUU draft.

Menurutnya, jika dorongan untuk menyelesaikan pembahasan RUU kerusuhan kerusuhan Brimob juga tidak sesuai. Karena penahanan Rutan Mako Brimob bukan masalah UU 15/2003. Apalagi Rutan berada dalam kekuasaan Direktorat Jenderal Penjara dan pengawasan operasional yang dilakukan oleh polisi.

“Apa yang Anda coba lakukan dengan kerusuhan di Mako Brimob. Tidak bisa dijelaskan. Bahwa terorisme telah ditangkap, sudah di Rutan, dikawal oleh polisi. Di mana ada cerita tentang UU, itu karena polisi tidak profesional, “katanya.

Anggota Komisi III DPR juga menilai desakan bahwa RUU itu dapat segera diratifikasi menjadi undang-undang yang ditujukan kepada pemerintah. Karena pekerjaan yang belum selesai dilakukan untuk merumuskan definisi ada di pemerintah, bukan di DPR. Ia berharap pemerintah bisa menyelesaikan dan segera dibicarakan setelah reses.

“Jadi kalau kita mau didorong agar RUU itu diselesaikan, kami mendesak pemerintah segera menyelesaikannya. Sehingga ada ukuran tidak mudah untuk menentukan teroris atau tidak harus ada dasar hukum,” kata politisi Gerindra. saya t.

Sebelumnya, kerusuhan tahanan teroris terjadi di Mako Brimob Prison Kepala Dua Depok, pada Selasa (8/5) hingga Rabu (9/5) pagi. Setidaknya ada sejumlah petugas polisi yang tewas. Sementara ada 1 tahanan teroris yang tewas. Empat hari kemudian, pemboman terjadi di tiga gereja di Surabaya pada Minggu (13/5) pagi. Ketiga gereja itu adalah Gereja Katolik Santa Maria, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta. Selang waktu, Senin (14/5), kembali terjadi ledakan bom menggunakan mobil Avanza di Mapolresta Surabaya. Sejumlah korban jatuh.

Seperti diketahui, revisi UU 15/2003 belum selesai karena pasal tentang definisi “terorisme” belum memenuhi standar. Ketua Panja Terorisme RUU Muhammad Syafii mengatakan, jika pemerintah telah merumuskan definisi terorisme sesuai dengan standar standar, maka RUU tersebut sudah dapat diselesaikan sebelum masa reses. Baca: Pentingnya ‘Definisi Terorisme’ dalam RUU Terorisme

Definisi terorisme usulan pemerintah belum mengakomodasi rumusan berbagai penegakan hukum lintas sektor. Tidak hanya itu, formulasi pemerintah hanya mengatur beberapa tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Ini juga yang diminta Panja oleh pemerintah untuk diperbaiki.

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *