Pemblokiran Internet Efektif Redam Hoaks di Papua

Pemblokiran Internet Efektif Redam Hoaks di Papua
Masyarakat Papua di wilayah Perbatasan RI-PNG saat mendeklarasikan anti hoaks, Juli 2019. (foto : dok Humas Polda)

ANTERO JAYAPURA – Kepolisian Daerah (Polda) Papua menilai pemblokiran internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Papua dan Papua Barat efektif meredam penyebaran informasi bohong atau hoaks.

Tercatat sudah enam hari berlangsung pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat. Pemblokiran ini dilakukan sejak Senin (19/8) siang, saat aksi ribuan warga Papua turun ke jalan protes rasisme.

“Pemblokiran internet di wilayah Papua sangat efektif menekan beredarnya hoaks, baik yang datang dari luar Papua maupun dari dalam Papua,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal saat ditemui di Jayapura, Sabtu (24/8).

Menurut Kamal, provokasi menggunakan teknologi internet sangat mengkhawatirkan. Misalnya foto warga Papua yang mengalami luka pada kepala disebar di media sosial. Padahal foto tersebut merupakan foto lama yang digoreng seolah-olah korban kekerasan di Jawa Timur.

“Faktanya foto itu adalah foto lama, namun disebar untuk memprovokasi warga di Papua. Ini yang harus diantisipasi,” katanya.

Dia pun memandang positif kebijakan Kominfo untuk menciptakan suasana di Papua aman dan kondusif. Mantan Wakapolresta Depok ini mengimbau masyarakat Papua bersabar dan menyingkapi pemblokiran internet ini dengan bijak.

“Harus pahami kebijakan dan strategi Kominfo yang tak lain untuk menciptakan suasana aman dan kondusif, sehingga masyarakat tidak khawatir saat bekerja,” ujarnya.

Sebelumnya, Layanan data internet di Papua dan Papua Barat diblokir pasca rusuh. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut pemblokiran layanan data untuk sementara waktu di kedua provinsi paling Timur Indonesia itu demi menjaga keamanan nasional.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Mabes Polri menyebut pemblokiran internet di Papua juga bertujuan untuk mencegah beredarnya kabar hoaks yang membuat situasi tidak kondusif.

Menurut dia, pertimbangan pemblokiran layanan data dimaksudkan agar mencegah penyebaran hoaks dan provokasi melalui media sosial, sehingga tidak mudah orang-orang yang punya niat tidak baik menyebarkan berita hoaks, hasutan melalui media sosial.

Baca juga: Puluhan Hoaks Terkait Papua Disebar ke Ratusan Medsos

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here