,

Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan

oleh
Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan
Beri nilai

Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan

ANTERO.CO JAKARTA, Ketika Dewan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara intensif menyuarakan politik anti-uang, kedua institusi tersebut ditangkap dalam operasi penangkapan tangan di Kabupaten Garut.

Insiden tersebut menampar wajah Bawaslu dan KPU yang sejak awal sangat menolak adanya penyuapan dan politik uang menjelang pemilihan Serantak 2018.

Baca : Marak Politik Mahar, Bawaslu Tunggu Penindakan

“Insiden tersebut merupakan peristiwa yang memalukan bagi korps penyelenggara pemilihan,” kata Ketua Bawaslu Abhan saat jumpa pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (25/2/2018).

Menurut Abhan, penyelenggara penyelenggara OTT keduanya telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, terutama di Kabupaten Garut.

Apalagi, katanya, Bawaslu mempromosikan gerakan tersebut untuk menolak money politics dan meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, terutama Panwaslu.

Ketua Panwaslu dan Anggota KPU Garut Diduga Terima Mobil dan Uang Suap

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Garut, Jawa Barat, Heri Hasan Basri dan komisaris KPU Garut Ade Sudrajat ditangkap oleh polisi, Sabtu (24/2/2018) kemarin karena diduga menerima suap secara tunai dan mobil dari seorang kandidat.

Mereka berdua ditangkap oleh petugas Politeknik Anti Uang Mabes Polri Bareskrim Mabes Polri dan Satgasda Polda Jawa Barat, dan Polres Garut.

Direktur Investigasi Kriminal Nasional (Direskrimum) Komisaris Polisi Jawa Barat Umar Surya Fana mengatakan bahwa, Sabtu malam, di Sentul International Convention Center, Bogor, setelah mengawal pembukaan festival shalawat nasional Piala Presiden.

“Ada transaksi menggunakan bank dengan bukti transfer, ada juga transaksi mobil, jadi bisa mobil dan uang,” kata Umar.

Baca juga : Manuver Politik PDI Perjuangan Jelang Pilpres 2019

Menurut Umar, uang yang diterima kedua orang tersebut bernilai Rp 100 hingga Rp 200 juta. “Ini (sogokan) dari sepasang pasang (pasangan) yang kita bisa, Paslow yang independen, mereka mau kerja sama dengan kita karena mereka sudah memberi sejumlah uang tapi tetap digagalkan, jadi mereka menjadi salah satu sumber informasi kita,” kata Umar.

Surat kabar independen yang memberikan informasi, kata Umar, statusnya masih sebagai saksi, belum tersangka. Paslon masih bersedia bekerja sama untuk memberikan informasi.

OTT Anggota KPU Garut

“Sementara mereka masih bersedia bekerja sama dengan kami untuk menyediakan data yang kami butuhkan, kami akan bisa tumbuh, dan sekarang mereka masih menjadi saksi,” kata Umar.

Umar mengatakan, penangkapan dua orang tersebut didasarkan pada perkembangan informasi yang didapat dari jajarannya sejak dua pekan lalu.

Setelah mendapatkan bukti kuat, pihaknya bergerak untuk menangkap Heri dan Ade. KPU Garut dalam rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada 12 Februari 2018 dengan agenda penetapan calon bupati dan wakil bupati Garut pada Pemilukada Garut 2018, membatalkan dua calon bupati karena dianggap tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan.

OTT Anggota KPU Garut

Dari dua pasangan calon yang dibatalkan, satu pasangan yaitu Agus – Imas, mengajukan perselisihan tentang pemilihan Panwaslu Garut yang tidak puas dengan keputusan KPU yang membatalkan pencalonannya.

Musyawarah penyelesaian sengketa tersebut dilakukan sampai batas akhir keputusan tersebut, yang bertanggal 25 Februari. Namun, sebelum mengajukan keputusan Panwaslu atas perselisihan tersebut, Heri Hasan Basri dan Ade Sudrajat ditangkap oleh polisi.

Komentar Ketua KPU Garut soal Anggotanya Tertangkap Terima Suap

Ketua KPU Garut Hilwan Fanaqi mengatakan berdasarkan informasi yang dia terima, penangkapan Kepala Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri dan satu komisaris KPU Garut Ade Sudrajat, terkait dengan dugaan kasus penyuapan dari calon yang tidak memenuhi syarat.

Jika benar itu adalah sogokan calon yang tidak memenuhi syarat, kata Hilwan, maka ini adalah bukti bahwa KPK tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

Baca juga : Begini Cara Gerindra Dorong Prabowo Jadi Capres Di Pilpres 2019

“Gratifikasi yang memberikan sesuatu untuk diloloskan, nah ini yang memberi yang gratifikasi gratifikasi, saya belum bisa membuat pernyataan resminya.

Dari informasi yang berkembang, ini dia katakan dari para kandidat yang tidak lolos. Jika tidak luput, itu adalah bukti. bahwa kita tidak bisa diintervensi dengan apapun, “jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor KPU, Minggu (25/2/2018) siang.

Hilwan sendiri mengaku, mendapat informasi resmi tentang penangkapan anggotanya pada Minggu (25/2/208) pagi. Sabtu (24/2/2018) malam, pihaknya mendapat informasi tentang penangkapan tersebut dan setelah dikroscek pada hari Minggu (25/2/2018) pagi, informasinya sudah dikonfirmasi benar.

OTT Anggota KPU Garut

Setelah kejadian tersebut, Hilwan mengatakan segera berkumpul dengan komisaris lainnya dan sepakat untuk tetap fokus secara bertahap pilkada.

Baca juga : Ini Daftar Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019

Hilwan, banyak informasi berita ia juga mendapat gratifikasi. Dia membantah kabar tersebut. Hilwan mengaku sebagai korban fitnah dari informasi yang ada. Karena, selama ini, dia tidak pernah menerima apapun dari siapapun. “Saya bisa membuktikannya, saya juga sedikit melaporkan orang yang memfitnah saya,” kata Hilwan.

Hilwan memastikan, meski saat ini anggota KPU Garut mengurangi satu orang, dia memastikan proses pemilihan di Garut tidak akan terganggu. Sebab, masih ada empat komisaris yang bisa bekerja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *