Masuk Daerah Miskin, Mobil Dinas Baru Bupati Pandeglang Rp 1,9 M

Pemerintah Setempat Memberi Penjelasan Soal Pembelian Mobil Dinas Bupati Pandeglang Yang Capai Rp 1,9 M.

Mobil Dinas Baru Bupati Pandeglang Rp 1,9 M
Bupati Pandeglang Irna Narulita

ANTERO.CO – Publik dihebohkan dengan kabar Bupati Pandeglang yang membeli mobil dinas senilai Rp 1,9 miliar. Padahal, salah satu kabupaten di Banten tersebut masih merupakan daerah dengan kategori tertinggal atau miskin.

Dilansir dari Detik, Kabupaten Pandeglang merupakan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 205 miliar per 2018. Hingga saat ini, Pandeglang masih menjadi yang paling miskin dibandingkan dengan tujuh kabupaten dan kota yang lain.

Baca juga: Kejari Pandeglang Periksa Direktur CV. HP Terkait Dugaan Penyimpangan Anggaran Proyek P3T

Di tengah fakta tersebut, kabar mengenai pembelian mobil dinas Bupati Pandeglang senilai Rp 1,9 miliar cukup mengagetkan. Mobil yang dibelikan untuk dipakai Bupati Irna Narulita tersebut merupakan mobil keluaran Land Cruiser Prado. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Pandeglang mengaku hanya memiliki satu mobil dinas berjenis Velfire.

“Ya namanya bupati kan untuk kepentingan protokoler. Latar belakangnya bupati kan punya mobil yang pendek itu ya, yang dulu itu (Velfire) dan wajarlah namanya dia selama itu, kan,” terang Sekda Pandeglang Fery Hasanudin, di Banten, pada Senin (11/3). “Masa ke lapangan suka minjem ke Kominfo, dan secara aturan boleh-boleh saja.”

Fery membantah jika pemerintah setempat telah boros menggunakan anggaran untuk membeli mobil dinas tersebut. Menurutnya, pembelian mobil untuk Bupati Pandeglang itu menggunakan alokasi anggaran tahun 2018.

Ia juga menjelaskan jika Pandeglang yang termasuk daerah miskin dan tertinggal, tak ada kaitannya dengan pembelian mobil senilai Rp 1,9 miliar itu. “Pandeglang wilayahnya cukup luas. Infrastruktur kualitas dan kuantitas kita sudah. Bahkan konsentrasi kita ke infrastruktur, apalagi untuk 2019,” pungkas Fery.

Dimyati Natakusumah, menjelaskan spesifikasi mobil dinas Land Cruiser Prado tersebut diperlukan karena kondisi geografis Pandeglang dan tidak dipakai untuk urusan pribadi.

“Pandeglang itu tidak seperti di Jakarta sehingga diperlukan mobil 4WD, termasuk untuk tamu yang kadang-kadang pakai heli, pakai sedan. Tapi itu mobil rakyat. Itu mobil nggak jadi milik (pribadi), itu mobil rakyat, fasilitas,” ujar Dimyati kepada wartawan, Selasa 12 Maret 2019.

Mobil Dinas Baru Bupati Pandeglang Rp 1,9 M
Mobil Land Cruiser Prado

Baca juga: Gagah dan Mewah Inilah Spesifikasi Harga Land Cruiser Prado

Menurut Dimyati, mobil dinas baru itu sudah sesuai standar yang diatur Permenkeu Nomor 76/PMK.06/2015. Kapasitas maksimal silinder untuk mobil dinas kelas SUV, menurut Dimyati, adalah 3.500 cc.

“Aturannya 3.500 cc. Speknya sama, kalau melebihi cc yang ditentukan, saya kan membuat peraturan UU, waktu membuat UU begitu, jelas aturannya. Masalah harga mobil, disesuaikan dengan mobilnya. Kan yang ditentukan bukan nilainya, tapi cc-nya,” jelas Dimyati.

Sementara itu, Ketua DPRD Pandeglang, Gunawan, tak memberikan penjelasan apapun terkait heboh kabar pembelian mobil miliaran rupiah tersebut. “Silakan ke Sekda saja,” tolak Gunawan.

Pembelian mobil Land Cruiser Prado ini sebelumnya disorot lantaran pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang pada 2018 hanya Rp 205 miliar. Wilayah tersebut juga sampai saat ini masih termasuk kategori wilayah tertinggal dibanding daerah lain di Banten.

Pengadaan Mobil Rp 1,9 M Bupati Pandeglang Lewat Penunjukan Langsung, Bolehkah?

Pengadaan mobil dinas bupati Pandeglang jenis Land Cruiser Prado senilai Rp 1,9 miliar dilakukan secara penunjukan langsung. Apakah pengadaan itu sudah sesuai aturan?

Dilansir dari detikcom di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pagu anggaran untuk pengadaan mobil ini menggunakan APBD Perubahan tahun anggaran 2018 senilai Rp 1.968.751.000. Satker pengadaan ini oleh Sekretariat Daerah dengan pemilihan penyedia penunjukan langsung.

Bulan pekerjaan dilakukan pada November dan kebutuhannya pada akhir Desember 2018.

Sekda Pandeglang Fery Hasanudin membenarkan pengadaan mobil dinas ini pada 2018. Tapi ia mengaku lupa anggaran jelas kebutuhannya.

“Yang 2018, (anggaran) waduh saya lupa di bagian umum,” kata Fery kepada wartawan di Pandeglang, Senin (11/3) kemarin.

Kebutuhan akan mobil dinas ini, menurutnya, atas permintaan bupati, dengan pertimbangan para staf di lingkungan Pemkab.

Mobil Dinas Baru Bupati Pandeglang Rp 1,9 M

Aktivis antikorupsi Ade Irawan menilai proses penunjukan langsung pada pengadaan mobil dinas ini perlu dicurigai. Ia menilai pengadaan mobil ini tidak memenuhi syarat dan bukan merupakan pengadaan untuk kebutuhan dalam keadaan darurat. Mobil juga bukan kebutuhan yang spesifik sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Jelas nggak memenuhi syarat,” kata Ade kepada wartawan.

Menurutnya, pengadaan ini tidak hanya mencurigakan, tapi juga memalukan. Apalagi, anggaran Pandeglang terbatas dan banyak hal penting lain yang mesti diselesaikan, dari soal kemiskinan dan infrastruktur.

“Kok bupati tega hati bermewah-mewahan dengan uang rakyat,” ujarnya.

Berdasarkan Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 38 ayat (1), metode pemilihan penyedia bisa berupa e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender.

Di ayat (4) dikatakan: “Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan/konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.”

Barang ini ditentukan di ayat (5), yang meliputi 8 item, seperti kegiatan yang mendadak untuk tindak lanjut komitmen internasional, barang yang sifatnya rahasia barang dan jasa yang hanya dapat disediakan satu pelaku usaha, pengadaan dan penyaluran benih unggul untuk pelaksanaan peningkatan kebutuhan pangan, pekerjaan prasarana, sarana, utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan pengembang yang bersangkutan, barang dan jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, dan barang dan jasa yang dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.

Apakah mobil dinas masuk kategori di atas?

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here