Mendagri Ingatkan Gubernur Banten Soal Area Rawan Korupsi dalam Alokasi Dana Penanganan Bencana

Mendagri Ingatkan Gubernur Banten Soal Area Rawan Korupsi dalam Alokasi Dana Penanganan Bencana
Mendagri Ingatkan Gubernur Banten Soal Area Rawan Korupsi dalam Alokasi Dana Penanganan Bencana

ANTERO.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan Gubernur Banten Wahidin Halim mengenai pentingnya alokasi dana penanganan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat keduanya bertemu di Kantor Gubernur Banten, Serang, Jumat (28/12/2018).

Baca juga: Warga Selfie Berlatar Tsunami Anyer Demi Mendapatkan Like Di Medsos Disorot Media Asing

Di samping itu Mendagri juga mengingatkan potensi rawan korupsi dalam pengalokasian anggaran tersebut.

“APBD harus bisa inventarisir kawasan rawan bencana di suatu daerah, tapi juga rawan korupsi, saat ini daerah-daerah Jawa Timur itu yang pegang rekor,” ungkap Tjahjo.

Dengan pengalokasi dana untuk inventarisir bencana itu diharapkan pemerintah daerah mampu mempersiapkan diri dari berbagai kemungkinan bencana.

“Seperti untuk wilayah rawan bencana harus selalu siap lampu darurat lau pembuatan jalur evakuasi, semua daerah di Indonesia harus mulai seperti itu,” tegas Tjahjo.

Baca juga: Tsunami Selat Sunda – Lemari Pendingin Tiba, Jenazah Membusuk Mulai Teratasi

Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa pihaknya selalu mengalokasikan dana untuk tanggap bencana.

“Seperti tahun lalu kita siapkan Rp 50 miliar untuk menghadapi bencana,” katanya.

Di akhir diskusi itu Mendagri memberi bantuan berupa bahan pokok makanan bagi korban tsunami Banten.

Sebelum imbauan Mendagri itu sudah terjadi kasus korupsi dalam pembangunan shelter tsunami di Pandeglang, Banten.

Baca juga: Mensos Janjikan Santuan Ahli Waris Korban Jiwa Bencana Tsunami Rp15 juta

Proyek senilai Rp 18 miliar yang dibangun sejak 2014 itu justru dikorupsi dan kini kondisinya terbengkalai.

Dari kasus itu ditetapkan dua tersangka dari swasta dan satu tersangka dari pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Please enter your name here