LSM Penjara Banten Bersama Kalap Banten, Akan Menindak Perusahaan Finance Yang Melanggar Aturan

oleh -1 views

LSM Penjara Banten Bersama Kalap Banten, Akan Menindak Perusahaan Finance Yang Melanggar Aturan

ANTERO SERANG – Fiduciare Eigendoms Overdracht sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda tidak bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi.

Antara konsumen dan Perusahaan Pembiayaan Konsumen diadakan perjanjian di mana ditentukan bahwa konsumen meminjam sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara fiducia sebagai jaminan kepada pemberi kredit.

Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPD LSM Penjara) Provinsi Banten, Epi Syaepudin.

Menurut Epi, DPD LSM Penjara Banten bersama beberapa LSM yang tergabung di Koalisi Lembaga Aksi Pergerkan (Kalap) Banten, akan menindaklanjuti Perusahaan Finance yang diduga melanggar aturan yang akan merugikan masyarakat khususnya para konsumen (Debitur).

LSM Penjara Banten Bersama Kalap Banten

Lanjut Epi, bahwa pada saat ini pihaknya telah menerima laporan salah satu warga selaku konsumen yang merasa dirugikan dalam proses Pinjaman Dana Tunai dengan Jaminan BPKB Kendaraan roda empat (Unit Mobil) Dalam Pengajuan Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran (Installment Finance).

Epi menerangkan, bahwa pihak konsumen pada awal proses pengajuan dana tunai melalui Survayor salah satu Perusahaan Finance di Kota Serang, tidak menandatangani surat perjanjian pembiayaan yang diterbitkan oleh perusahaan finance, sehingga setelah pada saat waktu angsuran tiba-tiba terbit surat perjanjian pembiayaan yang sudah ada tandatangan dan paraf konsumen, padahal pihak konsumen (Debitur) tidak merasa manandatangani dan paraf berkas tersebut.

 

Sebagaimana laporan Pihak Konsumen, Epi menjelaskan, pasalnya pada awalnya pihak konsumen mengajukan via survayor tanpa ada berkas yang ditandatangani, akhir kemudian pihak survayor memberikan uang (dana tunai) kepada konsumen dengan langsung, yang mana tidak menandatangani tanda terima ataupun penyerahan uang, namun uang yang diberikan pihak Survayor kepada konsumen tidak sesuai pengajuan dalam Pokok Utang yang telah tertulis dalam perjanjian pembiayaan.

Jelas ini sudah diduga menyalahi aturan, yakni Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. “Jelas ini diduga sudah menyalahi aturan hukum” Ungkapnya Kepada Wartawan. (02/04/18).

Selain itu, masih kata Epi, mengenai hal adanya dugaan pemalsuan surat, tandatangan, menerbitkan suatu perjanjian dan atau perjanjian piutang dan lainnya. Itu adalah suatu Tindak Pidana Perbuatan Melawan Hukum, sebagimana telah diatur dan dijelaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pasal 263 Ayat (1) KUHP.

“Mengenai hal adanya dugaan pemalsuan surat, tandatangan, menerbitkan suatu perjanjian dan atau perjanjian piutang dan lainnya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum” Tegas, Ketua Dpd LSM Penajara Provinsi Banten.

Sementara dipihak Koalisi Lembaga Aksi Pergerakan (Kalap), Amrul selaku koordinator dan sekaligus Ketua Umum DPP LSM Geger Banten, pihaknya bersama-sama LSM lain yang tergabung di Kalap akan menindak Perusahaan Finance yang melanggar aturan yaitu yang akan merugikan para konsumen, hal ini, menurut Amrul, sebagimana Berdasarkan aturan hukum dan perundang – undangan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab, sehingga Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

“Kami akan menindak secara hukum bagi perusahaan-perusahaan finance yang menyalahi aturan” Tegas Amrul kepada Wartawan dikantornya.

Amrul, menambahkan, mengenai pengajuan dana tunai oleh pihak konsumen (Debitur), maka pihak Finance (Kreditur), harus memberikan pencairannya sesuai apa yang diajukan konsumen (Debitur) yang telah tertera dalam berkas tersebut, namun seperti apa yang telah merugikan konsumen dalam hal pencairan dana tunai yang tidak sesuai Pokok Utang dalam pengajuan, maka ini sangat berpotensi pada adanya dugaan Tindak Pidana Perbuatan Melawan Hukum, misalnya dalam rangkaian perbuatan Curang maupun kebohongan dengan tipu muslihat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun lainnya. “Dengan adanya perbuatan tersebut itu bisa dikenakan sanksi hukum, pasal 378 dan 379 KUHP” Tutupnya. (NJR)

Menarik untuk di baca:

Penggunaan Anggaran Program P3A TGAI, Harus Sesuai Aturan

DPC LSM Penjara Kab. Cirebon, Akan Dilantik

Pembentukan PAC LSM Penjara Kec. Bungbulang

Terkait Adanya Laporan Konsumen, Kalap Banten Somasi Ke Perusahaan Finance

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *