LSM Banten Corruption Watch Laporkan Kades Candi atas Dugaan Tipikor & Pungli PTSL ke APIP dan Polda Banten

oleh -87 views

antero.co, Lebak – LSM Banten Corruption Watch melaporkan dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan pungli pada PRONA PTSL 2018 yang dilakukan Pemerintah Desa Candi Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak – Banten, ke APIP dan Ditkrimsus Polda Banten.

Surat permohonan pemeriksaan dan penyelidikan Nomor : 312/DPP-BCW/XI/2021 dan 313/DPP-BCW/XI/2021 tertanggal 9 Nopember 2021 telah diserahkan langsung ke Kantor APIP dan Ditreskrimsus Polda Banten oleh Ketua LSM Banten Corruption Watch, Ana Triana, SH pada hari Selasa, 9 Nopember 2021.

LSM Banten Corruption Watch melaporkan Dugaan perbuatan melawan hukum yang mengarah ke tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan pungli yang dilakukan pemerintah Desa Candi Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak – Banten setelah menerima laporan dan pengaduan dari warga Desa Candi.

“Kami menerima pengaduan dari warga Desa Candi yang merasa dipungut biaya untuk pengurusan Prona PTSL 2018 dengan tarif vareatif, ada yang ditarif 1,5 juta, 2 juta dan lain-lain. Hngga kini sertipikat yang dijanjikan oleh oknum aparat Desa Candi tak kunjung diterimanya. Setelah kami melakukan investigasi ke lapangan, ternyata korbannya cukup banyak sehingga tindakan kami selanjutnya adalah melaporkan dugaan kasus ini ke Ditreskrimsus Polda Banten” kata Pegiat Anti Korupsi yang konsen di Banten.

“Kami meminta Polda Banten untuk tunduk, taat dan patuh terhadap hukum dengan segera melakukan penyelidikan Kepala Desa Candi, Camat Curugbitung dan Kepala BPN Lebak atas pengaduan warga Candi yang merasa resah” tegas Ana Triana, SH yang biasa disapa Bang Bule.

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia poin kesembilan bahwa
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk :

1. Mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan
penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam
pelaksanaan instruksi presiden ini;
2. Meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Agung
Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyalahgunaan
wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada pimpinan
kementerian/lembaga atau pemerintah daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak
lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya
pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
3. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah mengenai
temuan tindak pidana yang bukan bersifat administrative yang disampaikan oleh pimpinan
kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

oleh karena itu, LSM Banten Corruption Watch melaporkan dugaan perbuatan melawan hukum
tersebut ke Polda Banten dan APIP/Inspektorat Kabupaten Lebak.

” Kami melaporkan hal ini kepada APIP dan APH dalam rangka mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berharap oknum-oknum aparat negara yang melakukan kejahatan dapat mempertanggung-jawabkan tindakan yang telah dilakukannya” Tegasnya. (Njr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *