LBH Phasivic Jakarta, Oknum Jaksa di Lebak Harus Belajar UU Pers Dulu

oleh -89 views

LBH Phasivic Jakarta, Oknum Jaksa di Lebak Harus Belajar UU Pers Dulu

 

ANTERO.CO JAKARTA– Ramainya pemberitaan di media sosial tentang adanya oknum jaksa dari kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak yang melaporkan tiga (3) orang wartawan Radar24, Hanya dengan alasan Pemberitaan yang keliru, Hal itu membuat Wartawan Senior yang Juga Pengacara di The Plaza Indonesia Agus Floureze angkat bicara, Jum’at (12/3/2021).

Menurutnya Jaksa melapor 3 Wartawan Radar24 ke Polisi dianggap keliru, seharusnya oknum Jaksa tersebut membuat Hak Klarifikasi dan Melaporkan ke Dewan Pers.

“Harus belajar lagi oknun Jaksa tentang UU Pers, agar memahami secara keseluruhan, kecuali Kasus tersebut terjadi Pelanggaran Pidana Murni misalnya Penganiayaan, dan lain sebagainya, kalau cuma masalah Tulisan kan ada hak Klarifikasi dan Dewan Pers, bagi saya aneh Aja,”kata Ketum LBH Phasivic Jakarta Pusat ini.

Terlepas dari hal itu, Untuk Melaporkan Wartawan , harus disidangkan terlebih dahulu di Dewan Pers, dan dari Putusan Dewan Pers tersebut menjadi Rujukan. Bukan dengan serta Merta dilaporkan begitu saja ke Polisi.

Aguspun berharap agar perkara ini, tidak perlu ditindak lanjuti Kepolisian, karena terlihat pemberitaan tersebut Hanya perlu Klarifikasi.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak, Musa Weliansyah juga menyayangkan tentang pelaporan ketiga (3) wartawan beserta seorang pejabat kemenag. Mereka dilaporkan oleh oleh pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak dengan tudugan pencemaran nama baik.

“Saya merasa prihatin atas laporan yang dilakukan Kasi Intel Kejari Lebak. Pertama, kalau saya melihat dari isi berita, disitu sudah ada hak jawab yang dilakukan oleh berinisial KO selaku kasi Intel Kejari Lebak,” kata Musa Weliansyah Politisi Fraksi PPP. Jum’at (12/3/2021).

Menurut Musa, selain itu, apa yang disampaikan oleh pak Sudirman selaku pejabat Kemenag, menurutnya, itu bukanlah pencemaran nama baik dan bukan fitnah. Karena dia memiliki bukti WA.

“Terlepas siapapun orangnya, dia kan hanya menyampaikan ada orang yang mengatasnamakan oknum jaksa, saya kira tidak ada yang salah dalam konteks,” katanya.

Kemudian, Musa menjelaskan, ada kekeliruan disini, jika memang terkait sebuah pemberitaan karena ini menyangkut UU IT kenapa harus lapor ke Polres Lebak. Bahwa IT itu harusnya melapornya ke Polda. Karena kata ia, siapapun yang menyangkut kasus IT itu melapornya ke Polda.

Diberitakan sebelumnya, Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Lebak mengecam tindakan kepala seksi intelejen Kejari Lebak yang melaporkan tiga jurnalis Radar24.com ke Polres Lebak. Pelaporan tersebut dinilai dapat mematikan kemerdekaan pers di Lebak.

Tiga orang jurnalis yang dilaporkan tersebut, diantaranya Aji Sod, Imron dan Jumri terkait pemberitaan pada Kamis (4/3/), oknum Jaksa di Kabupaten Lebak diduga meminta uang partisipasi sebesar Rp 15 juta kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lebak, Sudirman. Permintaan oknum Jaksa berinisial KO tersebut disampaikan kepada Sudirman melalui pesan WhatsApp (WA).

“Untuk itu, Pokja Wartawan Lebak mendesak pihak kepolisian tidak menerima laporan dari kepala seksi intelejen Kejari Lebak Koharudin. Hal itu sesuai dengan MoU antara Dewan Pers Dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan,” tegas Mastur Huda SE, Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Lebak, Rabu (10/3/2021). (red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *