KPK minta MA Buat Aturan Pencabutan Hak Politik Koruptor

KPK minta MA Buat Aturan Pencabutan Hak Politik Koruptor
5/5 (3)

ANTERO.CO POLITIK – Mahkamah Agung membolehkan calon anggota legislatif eks terpidana korupsi kembali maju dalam pemilu. Tetapi, upaya mencegah mantan koruptor kembali ke jabatan publik terus diupayakan, termasuk tuntutan dan vonis hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hukuman pencabutan hak politik itu dapat menjadi fokus bersama penegak hukum, baik dalam mengajukan tuntutan di pengadilan serta putusan pengadilan.

“Jika memungkinkan dijadikan standar dan pembahasan di Mahkamah Agung agar menjadi pedoman bagi seluruh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tentu saja hal tersebut akan berkontribusi mewujudkan politik yang lebih bersih dan berintegritas ke depan,” kata Febri dikutip Antaranews, Selasa (18/9/2018).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memutus hukuman tambahan pencabutan hak politik dengan durasi waktu berbeda-beda sesuai aturan di KUHP terhadap 26 orang yang pernah diproses KPK sejak tahun 2013-2017.

“Untuk perkara tahun 2018 masih dalam proses persidangan,” kata Febri. “Menurut KPK, pembatasan hak narapidana korupsi untuk mencalonkan perlu dilakukan.”

Sesuai kewenangannya, kata Febri, jaksa KPK telah mengajukan penuntutan pencabutan hak politik terhadap politisi yang melakukan korupsi, khususnya mereka yang dipilih oleh rakyat baik sebagai kepala daerah atau anggota DPR/DPRD.

Baca juga: Dugaan Pencucian Uang Ratu Atut, KPK Panggil Dua PNS Banten

“Ketika mereka melakukan korupsi dalam jabatan dan kewenangan yang dimiliki tentu saja kami pandang hal tersebut telah mencederai kepercayaan yang diberikan dalam jabatannya,” kata Febri.

Febri menyatakan 26 orang tersebut ada yang menjabat sebagai Ketua Umum dan pengurus partai politik, anggota DPR dan DPRD, kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik.

Tambahan hukuman berupa pencabutan hak poolitik itu masih jauh dari jumlah perkara korupsi yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Dalam catatan KPK, terdapat 84 perkara yang inkrah sepanjang 2017, 70 perkara pada 2016, 30 perkara pada 2015, dan 34 perkara pada 2014.

Pencabutan hak politik menjadi pidana tambahan bagi terpidana korupsi sejak 2013. Marak eks terpidana korupsi yang berlatar belakang pejabat publik kembali bangkit dan eksis di dunianya memunculkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

Terpidana korupsi pertama yang dicabut hak politiknya adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Irjen Djoko Susilo. Pencabutan hak politik Djoko diputuskan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Desember 2013. Kemudian pada tingkat kasasi, pencabutan hak politik Djoko tersebut diperkuat.

Baca juga: Tudingan SBY oleh Media Asing, Demokrat Bawa ke Dewan Pers

Terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pada 2018, ada beberapa nama yang dicabut hak politiknya seperti eks Ketua DPR, Setya Novanto; mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nur Alam; eks Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti; eks Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari; terakhir mantan Bupati Ngada, Marinus Sae.

Dasar hukum pencabutan hak politik tersebut terdapat pada Pasal 10 KUHP. Demikian pula Pasal 18 UU Tipikor Ayat 1 mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu.

Hukuman tambahan lebih dimaksudkan mencegah seseorang menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang lagi. Ada beberapa contoh mantan narapidana yang mengikuti pemilihan calon kepala daerah di antaranya, mantan Bupati Talaud, Sulawesi Utara, Elly Engelbert Lasut.

Elly dihukum 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung dalam kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif 2006-2008.

Mantan Bupati Talaud ini bebas pada November 2014 dan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara pada 2015. Pencalonannya diusung oleh Partai Golkar meski akhirnya gagal karena statusnya masih sebagai tahanan.

Pada Pilkada 2018, Elly menjadi calon Bupati Talaud didukung Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Elly Engelbert Lasut yang berpasangan dengan Moktar Arunde Parapaga memperoleh suara terbanyak.

Terpidana korupsi yang bangkit lagi adalah Vonny Panambunan. Mantan Bupati Minahasa Utara ini pernah ditahan selama 18 bulan karena korupsi proyek studi kelayakan pembangunan bandara Loa Kulo Kutai Kertanegara pada 2008.

Vonny kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Minahasa Utara 2016 dan diusung partai Gerindra. Ia mendapat suara terbanyak menjadi Bupati Minahasa Utara sampai sekarang.

Ada juga Soemarmo Hadi Saputro, mantan Bupati Semarang ini pernah terjerat kasus suap Rancangan Peraturan daerah mengenai APBD Kota Semarang pada tahun 2012, dihukum penjara 1,5 tahun.

Baca juga: Jadi tersangka kasus korupsi, Idrus Marham mundur dari Menteri Jokowi

Soemarno kembali mencalonkan diri untuk jabatan yang sama pada pemilihan kepala daerah 2015, meski akhirnya kalah. Ketika itu, Soemarno diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Keinginan eks terpidana korupsi menjabat lagi pun muncul di lembaga legislatif. Saat ini terdapat 38 eks koruptor yang maju kembali dalam pemilu 2019.

Melalui peraturan KPU, caleg eks koruptor sempat dicoret, tetapi kembali berpeluang maju setelah adanya Mahkamah Agung pada Kamis (13/9/2018). Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan.

Baca juga: Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan

Putusan MA tersebut juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji UU Pemilu yang menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan yang bersangkutan mengakui kesalahannya di depan publik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Please enter your name here