Konsolidasi DPD LSM Penjara Provinsi Banten

oleh -0 views
Konsolidasi DPD LSM Penjara Provinsi Banten
Konsolidasi DPD LSM Penjara Provinsi Banten

Mengawal Program Pemerintah Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN

ANTERO SERANG – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPD LSM Penjara) Provinsi Banten, lembaga yang independen, netral dan mandiri, selalu ikut andil dalam pembangunan Bangsa dan Negara serta daerah, dalam hal ini adalah untuk selalu mengawal segala program pemerintah, demi mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Baca: DPD LSM Penjara Provinsi Banten : Penggunaan Anggaran Program P3A TGAI, Harus Sesuai Aturan Yang Berlaku

Hal tersebut dikatakan Ketua DPD LSM Penjara Provinsi Banten, Epi Syaepudin, dalam acara Rapat Konsolidasi, Minggu 07/04/18 di RM Gerem Asem, Bhayangkara Kota Serang, yang diikuti juga oleh perwakilan pengurus Dpc LSM Penjara Kabupaten Serang.

“Konsolidasi ini pembahasan dalam mengawal program pemerintah, guna mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN” Ujarnya kepada wartawan. Minggu (07/04/18).

Selain itu, menurut Epi, untuk menjalankan fungsi, tujuan dan pengembangkan lembaga yang berkesinambungan diperlukan kepemimpinan dan kepengurusan yang benar-benar memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta dapat menjalankan hasil-hasil musyawarah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM PENJARA).

Hal ini sesuai dengan Undang Undang No.17 Tahun 2013 ayat 40,41 dan 42 tentang Pemberdayaan Ormas guna meningkatkan kinerja pemerintah dan harmonisasinya dengan masyarakat dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara,

“Kami selaku pimpinan DPD LSM Penjara Provinsi Banten, memiliki visi dan misi ingin membantu mewujudkan harmonisasi Pemerintah Provinsi Banten dengan masyarakat, serta akan memantau setiap kinerja dan segala program pemerintah” Tutur Epi.

Lebih lanjut Epi, dalam rangka berpartisipasi memberikan penjelasan pada masyarakat bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat perlu dimaknai sebagai Mitra Pemerintah,

Sehingga rasa memiliki baik dalam pelaksanaan, tujuan dan hasil pembangunan adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, serta ikut memelihara ketertiban umum yang menjadi tanggung jawab bersama, karenanya diharapkan semua pihak tanpa terkecuali wajib tunduk terhadap hukum dan peraturan.

Epi menambahkan, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM PENJARA) mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan dalam AD/ART organisasi untuk melakukan kontroling yang sistematis dan terukur dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah.

“Kami mempunyai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan AD/ART lembaga, untuk melakukan kontrol sosial” Ungkap Ketua DPD LSM Penjara Provinsi Banten, Epi Syaepudin.

Baca: DPC Lsm Penjara Kab. Cirebon, Akan Dilantik

Sementara, menurut Sekretaris Dpd LSM Penjara Provinsi Banten, Rachmat Sutedja, seluruh elemen masyarakat untuk berperan serta melaksanakan fungsi kontrol sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rasa keadilan dan membawa manfaat bagi masyarakat luas serta mendukung terciptanya kepastian hukum.

Oleh karena itu, Racmat menjelaskan, Sikap LSM Penjara akan selalu mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menyikapi SKPD seluruhnya di Pemerintahan Provinsi Kabupaten dan Kota,” tegasnya.

Pada saat ini, menurut Rachmat, banyak Program Negara baik dari APBN maupun APBD telah dilaksanakan dalam pembangunan nya baik program infrastruktur maupun program lainnya, oleh karena itu, Rachmat mengatakan, dalam konsolidasi ini pihaknya memberikan instruksi kepada para aktivis LSM Penjara, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melalukan kontrol dan monitoring kelapangan pada program pemerintah.

“Semua aktivis LSM Penjara untuk melakukan monitoring pada program pemerintah” Ucapnya.

Baca: LSM Penjara Banten Bersama Kalap Banten, Akan Menindak Perusahaan Finance Yang Melanggar Aturan

Adam, selaku Komandan Komando Garis Depan (Dan Kogade) DPD LSM Penjara Provinsi Banten, menambahkan, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM PENJARA) adalah merupakan kelompok kecil masyarakat yang telah eksis berpartisipasi mendukung penuh program pemerintah dalam keinginannya yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN.

“LSM Penjara merupakan lembaga yang independen yang eksis berpartisipasi mendukung penuh program pemerintah, sehingga berkeinginan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN” Jelasnya.

Sementara, dipihak DPC LSM Penjara Kabupaten Serang, Triadi Anas Selaku Ketua Dpc Lsm Penjara Kabupaten Serang, pihaknya akan selalu mengikuti instruksi DPD LSM Penjara Provinsi Banten, dalam hal tugas dan fungsi LSM Penjara.

Namun, Triadi mengatakan, dia bersama jajarannya akan selalu bergerak dalam melakukan Pemantauan, kontrol dan monitoring segala program pemerintah di kabupaten serang khususnya, kendati demikian, Triadi menjelaskan, ia akan selalu menampung aspirasi masyarakat dalam hal sosial sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat.

“Kami akan selalu melakukan sosial kontrol dan monitoring program pemerintah, serta selalu menampung aspirasi masyarakat” Ungkapnya. (NJR)

Baca: Terkait Adanya Laporan Konsumen, Kalap Banten Somasi Ke Perusahaan Finance

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *