Ketua RW Di Taktakan Melapor ke DPRD Kota Serang Terkait Limbah Pabrik

oleh
Ketua RW Di Taktakan Melapor ke DPRD Kota Serang Terkait Limbah Pabrik
Rate this post

Ketua RW Di Taktakan Melapor ke DPRD Kota Serang Terkait Limbah Pabrik

ANTERO SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menerima pengaduan dari beberapa penghuni lingkungan di Tegal Padang, Kecamatan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang terkait pencemaran lingkungan oleh pabrik pengolahan limbah plastik di desa-desa sekitar. Keluhan tersebut dibuat Senin (12/3/2018) di Ruang Aspirasi DPRD Kota Serang.

Ketua RW 14, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Furqon mengatakan bahwa pabrik tersebut didirikan pada tahun 2012. Pada awalnya bangunan pabrik tersebut digunakan untuk gudang, namun kemudian berubah menjadi pabrik seperti saat ini.

Menurunya, warga sudah merasakan dampak negatif sampah sejak pabrik tersebut didirikan. Tak hanya sampah, warga sekitar juga merasa terganggu dengan kebisingan dan getaran saat pabrik beroperasi. Dampak nyata yang sering dirasakan masyarakat sekitar adalah batuk setiap bulannya.

“Jadi memang dirasakan oleh masyarakat. Selama ini juga limbah tersebut juga mengganggu masyarakat. Yang pertama dari pembuangan airnya yang sangat bau, kebisingan, dan getaran kemudian asap juga dirasakan sesak oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, di masa depan warganya tidak lagi terpengaruh oleh dampak negatif sampah. Dia menyerahkan masalah ini ke instansi terkait untuk mengambil tindakan.“Kaitan tutup-menutup ada instansi yang berwenang. Yang pasti ada pencemaran, dan perlu kita pahami bersama bahwa lingkungan sehat itu hak asasi dari seluruh warga negara. Kita hanya menuntut hak asasi,” harapnya..

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Asep Saifuddin mengaku, bahwa DLH Kota Serang telah melakukan uji laboratorium terhadap cairan limbah pabrik. Hasilnya cairan tersebut di atas ambang baku mutu.  “Udara dan kebisingan kita tidak punya alat makanya minta bantuan ke provinsi,” ujarnya.

Berdasarkan temuan di lapangan, pabrik tersebut juga tidak mempunyai Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL). “Kita memberikan analisa yang sudah ada di lapangan. Melihat di lapangan pengelolaan limbahnya tidak ada. Yang lebih dominan karena air limbah menyangkut masalah lingkungan,” ujarnya.

Kabid Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang, Ambas Suhendi mengatakan, pabrik tersebut pada awal memiliki izin dari Kabupaten Serang. Hingga saat ini DPMPTSP Kota Serang belum mengeluarkan perpanjangan izin. “Kami akan tindaklanjuti, kan ada tahapan dulu seperti teguran satu dua dan tiga,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Serang, Kevin Harinusa mengatakan, pertemuan yang dihadiri DLH dan DPMPTSP Kota Serang ini menyepakati untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan cara peninjauan kembali perizinan dan rekomendasi perpindahan lokasi pabrik.

“Kalau pertemuan hari ini (kemarin) sudah jelas masyarakat memohon audiensi ke kami sebagai perwakilan masyarakat untuk menyelesaiakan kondisi. Intinya adalah bagaimana kami itu bisa memfasilitasi persoalan, dan sudah dapat solusi, artinya tinggal pihak terkait bertemu. Dinas, masyarakat dan pengusaha melakukan pertemuan. Jangan sampai menjustifikasi kesalahan pengusaha saja sehingga solusinya terbentuk,” ungkapnya. (FH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *