Ketua LPK- RI DPD PROV BANTEN : Akan melakukan sikap pasti dan membela hak hukum pelapor, atas dugaan penelantaran laporan kasus No. LP/B/117/II/2024/SPKT.SATRESKRIM POLRESTA TANGERANG

oleh -104 Dilihat
oleh

Tangerang, Antero.co – Edwar, selaku Ketua LPK-RI PROVINSI BANTEN, akan melakukan sikap pasti dan membela hak hukum pelapor atas dugaan penelantaran laporan kasus No. LP/B/117/II/2024/SPKT. SATRESKRIM POLRESTA TANGERANG – POLDA BANTEN KE TRI BRATA 1, dan Kadiv Propam Mabes Polri diTrunojoyo atas dugaan penelantaran/pembiaran atas laporan korban IF, dan meminta perlindungan hukum sesuai PERKAP No 2 Tahun 2022 Tentang pengawasan melekat (WASKAT) di lingkungan POLRI. Minggu (25/02/24)

Terjadi peristiwa pada hari Minggu 11 februari 2024,yang mana secara kebetulan ketua LPK-RI RI DPD PROV BANTEN hendak mengisi bahan bakar di pom bensin/ SPBU 34.157.03 yang berlokasi di jalan raya serang KM 35.

Edwar, ketua LPK-RI DPD PROV BANTEN melakukan konfirmasi terhadap supir truk berpelat nomor B 9997 TF, mobil tersebut kami duga sudah sering melakukan pembelian BBM BERSUBSIDI dan sudah dikenali oleh beberapa rekan media khusus nya Tangerang Raya, kalau mobil tersebut dikoordinir oleh oknum dengan sebutan “MICKO” sebagai (Korlap Lapangan).

Saat Edwar, melakukan konfirmasi terhadap sopir truk B 9997 TF, tiba – tiba sopir mengamuk dan menyerang salah satu awak media ( wartawati media Antero.co), saudari I Febriyanti hingga mengalami luka goresan cakaran di wajah sebelah kiri, Akibat penganiayaan tersebut korban lakukan (VISUM).

Hingga berita ini di terbitkan belum ada titik terang atau sikap profesional dari pihak POLRESTA TANGERANG, untuk melakukan penanganan /pelayanan atas kejadian tersebut.

Pimpinan redaksi media Antero.co, sangat kecewa atas kejadian tersebut yang mana pelayanan POLRESTA TANGERANG sangat mengecewakan, seolah ada pembiaran atau ada penelantaran dari sebuah pelaporan kasus pidana.

Semakin merajalela MAFIA MIGAS, Di Tangerang Raya ini, dengan sikap dan pelayanan POLRI yang sangat mengecewakan, ” Ucap Edwar ketua LPK-RI DPD PROV BANTEN,

Kasus tersebut akan kami laporkan dan meminta kepastian atau perlindungan hukum agar semua berjalan sesuai proses dan hak hukum masyarakat terpenuhi, terutama menyangkut UUD PERS Nomor 40 yang berbunyi :

1.Kemerdekaan pers di jamin sebagai hak asasi warga negara.
2.Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan Penyiaran.
3.Unruk menjanin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

(BG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.