Ketua KPK – RI DPD BANTEN : Akan melakukan sikap past dan membela hak hukum pelapor, atas dugaan penelantaran laporan kasus No. LP/B/117/II/2024/SPKT.SATRESKRIM POLRESTA TANGERANG

oleh -104 Dilihat

Tangerang | Antero.co – EDWARD, selaku ketua LPK – RI DPD PROV BANTEN, akan melakukan sikap pasti dan membela hak hukum pelapor atas dugaan penelantaran laporan kasus No. LP/B/117/II/2024/SPKT.POLRESTA TANGERANG – POLDA BANTEN ke TRIBRATA 1, dan Kadiv provam Mabes POLRI ditrunojoyo atas laporan korban red (IF), dan meminta perlindungan hukum sesuai PERKAP No 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat (WASIAT) di lingkungan POLRI. Minggu (25/02/24)

Terjadi peristiwa pada hari minggu 11 Febuari 2024, yang mana secara kebetulan ketua LPK – RI DPD PROV BANTEN, hendak mengisi bahan bakar di pombensin/SPBU 34.157.03 , yang berlokasi di jalan raya Serang KM 35.

EDWAR, Ketua LPK – RI DPD PROV BANTEN melakukan konfirmasi terhadap supir truk berpelat nomor B 9997 TF, mobil tersebut kami duga sudah sering melakukan pembelian BBM BERSUBSIDI dan sudah di kenali oleh beberapa rekan media khusus nya Tangerang raya, kalau mobil tersebut di koordinir oleh diduga Oknum dengan sebutan ” MIKO”, sebagai KOORDINATOR LAPANGAN, korlap nya.

Saat Edwar, melakukan konfirmasi terhadap supir truk B 9996 TF, tiba – tiba supir mengamuk dan menyerang salah satu awak Media ( Wartawati Media Onlen Antero.co), sausari red (IF) hingga mengalami luka goresan cakaran di wajah sebelah kiri, akibat penganiayaan tersebut korban lakukan (VISUM DOKTER RSUD TOBAT BALARAJA).

Hingga berita ini di terbitkan belum ada titik terang atau sikap profesional dari pihak POLRESTA TANGERANG, untuk melakukan penanganan/pelayanan atas kejadian tersebut.

Tb.Najarudin, pimpinan Redaksi Media online Antero.co sangat kecewa atas kejadian tersebut yang mana pelayanan POLRESTA TANGERANG sangat mengecewakan dan seolah ada pembiaran atau ada penelantaran dari sebuah pelaporan kasus pidana.

Semakin merajalelamerajalela”MAFIA MIGAS”, di Tangerang raya iniini, dengan sikap dan pelayanan POLRI yang sangat mengecewakan “Ucap EDWAR ketua KPK – RI DPD PROV BANTEN.

Kasus tersebut akan kami laporkan dan meminta kepastian atau perlindungan hukum agar semua berjalan sesuai proses dan hukum masyarakat terpenuhi, terutama menyangkut UUD PERS Nomor 40 tahun 1999, yang berbunyi :

1.Kemerdekaan pers di jamin sebagai hak asasi warga negara.
2.Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3.Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi.

(BG)

Tentang Penulis: Supri Yadi

Gambar Gravatar
Journalist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.