,

Keterangan Inspektorat Banten Soal Pungli Di SMKN 4 Kota Tangerang

oleh
Pungli Di SMKN 4 Kota Tangerang
Keterangan Inspektorat Banten Soal Pungli Di SMKN 4 Kota Tangerang
Beri nilai

ANTERO.CO KOTA SERANG , Inspektorat Provinsi Banten membenarkan tuntutan di SMKN 4 Kota Tangerang. Insiden tersebut menyebabkan Kusdiharto dipecat dari posisi kepala sekolah dan beralih ke pengawas sekolah fungsional di Biro Pendidikan dan Kebudayaan Banten.

Baca juga : Mirisnya Potret Pendidikan Di Banten

Pemecatan Kusdiharto dari jabatan kepala sekolah SMKN 4 Kota Tangerang sesuai dengan Keputusan Gubernur No.824.4 / KEP.54-BKD / 2018 tentang pemberhentian sebagai kepala sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten agar tidak memenuhi persyaratan kantor.

“Betul dicopot dari jabatan kepala sekolah SMKN 4 Kota Tangerang sejak tanggal 20 Februari 2018. Sebelumnya kita melakukan pemeriksaan terhadap Pak Kusdiharto, Kepala SMKN 4 Kota Tangerang,” kata Kepala Inspektorat Banten, Kusmayadi di Serang, Kamis (22/2).

Baca juga : Guru Honorer Di Banten Tersenyum, Akan Digaji Sesuai UMK

Dia mengungkapkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat membuktikan Kusdiharto sebagai kepala sekolah telah melakukan pungutan yang tidak diijinkan oleh kebijakan Gubernur terhadap pendidikan gratis SMA/SMK.

“Pak Aef Kabid SMK juga didatangkan jadi saksi. Kita tanya sudah sosialisasi belum, katanya sudah. Yang bersangkutan (Kusdiharto) juga mengaku mengetahui adanya larangan pungutan tapi tetap memaksa karena ada kebutuhan bilangnya,”kata Kusmayadi.

Baca juga : Rapat Koordinasi Bulanan Di SMPN 1 Ciruas

Informasi di lapangan ada sekolah yang melakukan tuduhan serupa. Kusmayadi mengatakan, semestinya jika ada kebutuhan terkait pendidikan operasional bisa berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan.

“Paling tidak berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, jangan berdiri sendiri dan melawan kebijakan yang ada,” katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa saat persiapan 2018 diberi ruang untuk pengajuan anggaran yang dibutuhkan masing-masing sekolah. Dia tidak tahu apakah waktu persiapannya salah atau ada yang tidak dianggarkan.

“Kita punya alat bukti yakni surat edaran dan uang yang terkumpul. Pungutan per siswa Rp250 ribu, untuk kelas tingkat X dan dana yang terkumpul sampai ini mencapai Rp48.050.000,” ungkap dia.

Padahal lanjut Kusmayadi, sejak digulirkan pendidikan gratis yang sudah dianggarkan APBD 2018 pemerintah daerah Provinai Banten, maka sumbangan, iuran dan sumbangan apapun bentuknya tidak diperbolehkan.

“Dana yang terkumpul dipergunakan untuk pembiayaan honor 22 guru non PNS, 22 tenaga pendidik non PNS, staf-staf, kebersihan, UNBK dan operasional lainnya. Padahal UNBK juga sudah dibiayai,” jelasnya.

Ditambahkan Kusmayadi, pihaknya berharap pihak sekolah tidak memungut iuran atau sumbangan yang memberatkan orangtua wali murid.

“Kalau ada operasional yang dibutuhkan sebaiknya berkoordinasi agar tidak bertentangan dengan kebijakan gubernur soal pendidikan gratis,” tukasnya. ( MH)

Berita sebelumnya : Kutip Rp250 Ribu, Kepala SMKN 4 Tangerang Dipecat Gubernur Banten

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *