Kemenkes Tolak Permintaan Banten Soal Biaya Kesehatan Gratis

oleh
Kemenkes Tolak Permintaan Banten Soal Biaya Kesehatan Gratis
Kemenkes Tolak Permintaan Banten Soal Biaya Kesehatan Gratis
Beri nilai

ANTERO, JAKARTA – Kementerian Kesehatan menolak permintaan Gubernur Banten Wahidin Halim yang ingin menghilangkan biaya kesehatan di Provinsi Banten. Sebab, permintaan Wahidin untuk mengelola asuransi kesehatannya sendiri dinilai bertentangan dengan undang-undang.

“Ya, benar (Kemenkes menolak permintaan Gubernur Banten). Provinsi Banten mau kelola jaminan kesehatan nasional (JKN) di daerahnya. Sesuai UU tidak memungkinkan,” kata Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo saat dihubungi, Jumat (2/3) malam.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim ingin agar organisasi tersebut menyelenggarakan program kesehatan gratis bagi masyarakat Banten tanpa mengintegrasikannya dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat  (JKN-KIS).

Baca juga : Di Banten Bisa Berobat Gratis Dengan Menujukan KTP saja

Sebab, menurut Wahidin, penyediaan asuransi kesehatan gratis adalah membiayai masyarakat Banten yang tidak tercakup dalam program JKN-KIS.

Untung melanjutkan, Pemprov Banten hanya bisa membiayai premi seluruh penduduknya. Namun tetap harus menggunakan JKN yang dalam hal ini dikelola oleh BPJS kesehatan.

Penolakan resmi atas permintaan Gubernur Banten tersebut disampaikan dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh Untung dari Kementerian Kesehatan kepada Gubernur Banten tertanggal 13 Februari 2018 yang lalu. Dalam suratnya, disampaikan beberapa hal tentang jawaban atas permintaan gubernur Banten.

Baca juga : Banten Kekurangan Panti Rehabilitasi Untuk Pasien Gangguan Jiwa

Pertama, program asuransi kesehatan dilaksanakan secara nasional, komprehensif, dan terpadu yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, dengan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, semua program asuransi kesehatan setempat harus diintegrasikan ke dalam program asuransi kesehatan nasional.

Ketiga, pemerintah daerah harus memprioritaskan dukungan baik untuk meningkatkan pencapaian keanggotaan, kepatuhan pembayaran iuran, dan peningkatan pelayanan kesehatan. Keempat, dukungan untuk peningkatan pencapaian keanggotaan untuk mencapai Cakupan Kesehatan Universal dilaksanakan melalui penerbitan peraturan yang mewajibkan partisipasi program asuransi kesehatan dalam memperoleh pelayanan publik.

Baca juga : Dilema Program Sekolah Gratis Di Banten ‘Wahidin Halim’

Kelima, dukungan untuk pembayaran kepatuhan iuran, dilakukan melalui pelaksanaan pembayaran iuran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara tepat waktu dan tepat.

Keenam, dukungan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Ketujuh, terkait penyelenggaraan asuransi kesehatan daerah yang dikelola oleh Pemprov Banten tidak ada rujukan hukum. Dengan demikian, harus diintegrasikan ke dalam program asuransi kesehatan nasional. (Peh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *