Kemendagri Meluncurkan Mesin ADM, Proses pencetakan e-KTP kini kian mudah

Kemendagri Meluncurkan Mesin ADM, Proses pencetakan e-KTP kini kian mudah
Ilustrasi e-ktp

ANTERO CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Dukcapil telah meluncurkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Proses pencetakan dokumen kependudukan seperti e-KTP kini kian mudah.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, masyarakat akan mendapatkan pelayanan data kependudukan secara cepat lantaran menggunakan teknologi. Selain itu, Kemendagri dianggap tepat meluncurkan ADM untuk memangkas birokrasi dan mencegah potensi terjadinya korupsi.

“Iya tepat. Kebijakan ini tepat dalam arti bahwa pelayanan publik menggunakan teknologi. Menurut saya akan bermanfaat,” kata Trubus saat dihubungi Okezone, Selasa (3/12/2019).

Trubus menuturkan, langkah berikutnya yang perlu dilakukan Kemendagri yakni sosialisasi ke daerah-daerah mengenai penggunaan mesin ADM untuk mencetak dokumen kependudukan. Kemudian, lanjut dia, pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas untuk mengoperasionalisasikan mesin ADM tersebut.

“Itu menurut saya perlu SDM yang terampil. Jadi di daerah itu perlu dilakukan pelatihan-pelatihan. SDM-nya harus punya integritas baik,” ucap dia.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut dengan diluncurkannya mesin ADM untuk mencetak dokumen kependudukan maka akan dapat mengurangi potensi korupsi.

Pasalnya menurut Tito, selama ini masyarakat yang ingin mengurus segala macam dokumen kependudukan disulitkan oleh adanya birokrasi yang terdapat di kantor-kantor pemerintahan daerah.

“Dengan hilangnya sentuhan antara petugas dengan masyarakat, maka otomatis potensi korupsi itu hampir bisa dikatakan hilang, dan kemudahan dalam hitungan menit semua bsia diakses dan bisa dinikmati oleh publik,” kata Tito di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin 25 November 2019.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan hingga kini pengadaan mesin itu masih berproses di DPR RI. Namun, pihaknya sudah mencanangkan kalau banyaknya mesin yang akan diterima oleh setiap daerah bergantung pada banyaknya penduduk.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *