Kejari : MOU Pemda Dengan Kejaksaan, Mentiadakan Terjadinya Pelanggaran

oleh -0 views

Kejari : MOU Pemda Dengan Kejaksaan, Mentiadakan Terjadinya Pelanggaran

 

ANTERO.CO PANDEGLANG – Kabupaten Pandeglang kembali memperbaharui kerjasama atau Memorandum Of Understanding (MOU) dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha Negara Tahun 2020.

Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, Nina Kartini mengatakan adanya kerjasama ini guna mentiadakan terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Setiap OPD yang sudah ada kontrak dengan kami, tentu akan kami dampingi salah satunya kita bantu ketentuan yang berlaku diantaranya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis),” ungkap Kejari Nina Kartini usai menandatangi MOU dengan Pemkab Pandeglang di Pendopo, Selasa (19/05/20).

Dikatakan Nina Kartini saat ini OPD yang melakukan MOU dengan Kejaksaan terus bertambah. Kata dia, hal ini tidak lain atas dukungan dari Pimpinan tertinggi di Kabupaten Pandeglang.

“Kami apresiasi kepada Bupati Pandeglang yang terus mendorong tiap OPD untuk MOU dengan kami. Yang sudah ada kerjasama dengan kami diantaranya Dinkes, Dinsos, Inspektorat, RSUD dan PDAM,” terangnya.

Nina meyakini, setelah adanya MOU antara Pemkab Pandeglang dengan Kejaksaan, terjadinya pelanggaran dalam kegiatan persentasenya sangat kecil karena pendampingan dan supervisi terus dilakukan.

“Salah satunya Dinkes, tampak tidak ada pelanggaran, ditambah kepala OPD nya sangat hati – hati seklai karena patuh kepada aturan yang ada. Saya harap semua OPD lakukan MOU dengan Kejaksaan, sehingga kita dapat membantu baik secara administrasi maupun teknis untuk melakukan pembenahan,” pungkasnya.

Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, Pemda Pandeglang memang membutuhkan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan dari pihak Kejaksaan agar tetap on the track.

“Saran dan masukan dari kejaksaan saangan membantu kami, sehingga tidak salah langkah dalam pelaksanaan kegiatan apalagi penggunaan dana covid saat ini,” ujarnya. (dni/bud)

 

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *