Kadin PB Datangi Kantor ULP Pandeglang, Tuding Dugaan Monopoli Paket Lelang Puskesmas

oleh -22 views

Kadin PB Datangi Kantor ULP Pandeglang, Tuding Dugaan Monopoli Paket Lelang Puskesmas

 

ANTERO.CO PANDEGLANG – Masih dalam suasana lebaran Idul fitri 1441H dan hari pertama masuk kerja, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Paradigma Baru mendatangi Kantor ULP Kabupaten Pandeglang, Selasa (26/05/20). Mereka menuding ada dugaan terjadi monopoli pengadaan barang dan jasa di Pandeglang.

“Dalam proses lelang lima paket pembangunan puskesmas di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang, terkesan terburu-buru dengan waktu yang mepet dan tidak ada tahap pengecekan ke lokasi atau on the spot. Para pengusaha mengadu ke saya bahwa proses lelang di ULP Pandeglang itu sulit dan terkesan dipersulit oleh pokja (kelompok kerja, red). Seperti rekening koran 10 persen dan juga perusahaan harus ada ISO OSAS, itu rumit. Namun pengusaha coba untuk memenuhi, tapi ternyata sudah digagalkan di awal,” beber Raden Deden Hertandi sebagai Ketua Kadin PB Pandeglang, saat mendatangi Kantor ULP Pandeglang, Selasa (26/05/20) pagi.

Deden yang saat itu didampingi para pengurus dan anggota PB, mempertanyakan soal mekanisme lelang dan mencari pejabat yang bertanggung jawab atas carut-marutnya proses lelang di Pandeglang. Dirinya melihat terjadi kesewenang-wenangan pejabat, pemanfaatan situasi di tengah pandemi Covid-19, dan monopoli proyek oleh segelintir pihak.

“Kita ingin lelang ini dilakukan evaluasi.
Pengadaan barang dan jasa itu harus transparan, profesional, bertanggung jawab, dan mengedepankan hati nurani,” tandas Deden.

Dikatakannya, soal kelima lelang yang dinilai sudah dikondisikan, yakni pembangunan Puskesmas Carita senilai Rp 6.490.746.321, Puskesmas Angsana Rp 5.193.997.651, Puskesmas Panimbang Rp 6.489.543.379, Puskesmas Sumur Rp 6.488.581.025, dan Puskesmas Picung Rp 6.487.378.083. Semua proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020.

“Hari Rabu tutup upload, Kamis 21 Mei itu tanggal merah dan Jumat kerja setengah hari, Sabtu, Minggu, dan Senin itu libur lebaran. Kapan pokja melakukan one the spot?. Kemudian itu perusahaan dari urutan satu sampai enam kenapa dilewat dan langsung ke nomor tujuh,” kata Deden yang juga selaku Ketua Bapinlu DPC PDI-P Pandeglang ini dengan nada bertanya-tanya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Bidang Jasa Konstruksi Umum dan Industri Kadin PB Pandeglang, M Ilma Fatwa menuding, proses lelang sudah dikondisikan sejak awal. Sebab, ada prosedur yang dilewati dengan langsung menyampaikan undangan pembuktiaan kepada perusahaan calon pemenang.

“Mun arek boga Gapensi, atuh boga Gapensi ieu negara, nu lain ulah diajakan. Umumkeun di LPSE paket ieu ges aya pangantenna ulah aya nu asup, (Kalau memang punya Gapensi, ya punya Gapensi, ini negara yang lain jangan dibawa. Umumkan di LPSE bahwa paket ini sudah ada yang menang jangan ada yang masuk).” kata Ilma dengan nada tinggi.

Sementara, Kasubag Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa ULP Pandeglang, Usep Sudarmana menjelaskan, terkait klarifikasi lapangan itu menyusul terbit surat edaran dari LKPP dan PU dalam rangka penanganan Covid-19.

“Surat edaran itu kami beritahu kepada peserta lelang melalui undangan,” terang Usep.

Situasi di dalam ULP semakin menegang setelah para pengusaha tidak berhasil bertemu dengan Kepala ULP Pandeglang, Roni. Pengusaha terus mempertanyakan proses lelang yang diduga tidak sesuai prosedur. Tidak lama kemudian petugas kepolisian datang ke ULP Pandeglang untuk merelai dan menengahi ketegangan.

Akhirnya setelah beberapa saat kemudian, petugas kepolisian mengajak kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini di Polres Pandeglang. Para pengusaha kemudian mengikuti saran kepolisian dan Kasubag Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa ULP Pandeglang, Usep Sudarmana diantar menggunakan mobil polisi.

Dari informasi bahwa, setelah menggu lebih dari satu jam, Kepala ULP Pandeglang, Roni tiba di Mapolres dan langsung memasuki Ruang Reskrim untuk melakukan mediasi. Proses mediasi berlangsung lebih dari satu jam dan menemukan titik temu yang disepakati.

Kepala ULP Pandeglang, Roni mengatakan, berdasarkan hasil diskusi bersama pengusaha dan Kadin PB yang difasilitasi kepolisian, akan mengevaluasi ulang proses lelang lima paket pembangunan puskesmas.

“Berdasarkan hasil diskusi dengan pengusaha dan Kadin yang difasilitasi kepolisian kita akan melakukan perpanjangan evaluasi lelang lima paket puskesmas,” ujarnya.

 

Kontributor :Deni |Editor :Budi Harto

 

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *