Wapres Jusuf Kalla: Jangan Ada Kriminalisasi Calon Kepala Daerah

Wapres Jusuf Kalla: Jangan Ada Kriminalisasi Calon Kepala Daerah

“Yang penting jangan ada upaya mengkriminalisasikan calon. Itu saja,” kata Jusuf Kalla

Jusuf Kalla menjelaskan ada untung rugi yang diakibatkan dari penetapan tersangka korupsi calon kepala daerah.

Wapres Ingatkan Jangan Ada Kriminalisasi Calon Kepala Daerah

ANTERO PILKADA – Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak meminta upaya kriminalisasi dalam penentuan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap calon kepala daerah dalam pemilihan tahun 2018.

“Yang penting jangan ada upaya mengkriminalisasikan calon. Itu saja,” kata Jusuf Kalla di Manado, Senin (19/3/2018).

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa ada keuntungan dan kerugian akibat penentuan dugaan korupsi calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018.

“Ya, memang ada baik dan ada akibat negatifnya. Kalau tidak [diumumkan] ya sama saja” ujar Wapres.

Jusuf Kalla menilai bahwa penentuan tersangka setelah pemilu akan mempersulit mekanisme penggantian calon kepala daerah jika mendapat suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2018.

“Nanti kalau [penetapan] tersangkanya setelah dia menang, lebih susah lagi prosesnya,” ungkap Kalla.

“Apalagi kalau tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) lebih susah lagi karena tidak bisa ditunda kalau OTT,” lanjutnya.

Polemik tentang penentuan dugaan korupsi calon kepala daerah muncul setelah KPK menyebutkan beberapa kepala daerah dapat ditentukan sebagai tersangka.

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa KPK juga telah menggelar sejumlah kandidat yang akan menjadi tersangka, termasuk data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dia mengaku sudah ada ratusan laporan yang masuk ke KPK untuk ditangani lebih lanjut. “Kalau enggak salah 368 laporan. Hasil analisanya 34. Itu pasti akan jadi bahan kami untuk kemudian menindaklanjuti semua kasus yang ada di KPK,” kata Agus.

Akibat dari pernyataan ini adalah penentuan tersangka calon gubernur Malut Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan adiknya yang juga Ketua DPRD Sula ZM sebagai tersangka.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula tahun anggaran 2009. AHM ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010.

Namun, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut, Syahrani mengatakan, calon gubernur Ahmad Hidayat Mus masih ikut pilkada, meski KPK telah menetapkannya sebagai tersangka.

Menurut dia, menurut aturan, selama belum ada keputusan dengan kekuatan hukum tetap atau inkrah maka pencalonan tersebut tidak akan gugur.

“Biarpun AHM menyatakan untuk mengundurkan diri, dia tetap sebagai calon, terkecuali ada upaya mengubah undang-undang pemilu,” katanya.  (RED/Sumber: antara)

Baca juga :

Loading...

LEAVE A REPLY

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini