Gubernur Banten Pertanyaan Kemenkes Masalah Penolakan Kesehatan Gratis

oleh
Gubernur Banten Pertanyaan Kemenkes Masalah Penolakan Kesehatan Gratis
Beri nilai

ANTERO, BANTEN – Sejak menjadi Walikota Tangerang, Wahidin Halim telah merealisasikan program pengobatan kesehatan gratis. Kini setelah diresmikan sebagai Gubernur Banten, program kebutuhan pokok masyarakat dibawa ke Banten. Tentu terhambat dari Kementerian Kesehatan RI karena rasanya tidak sesuai dengan UU Kesehatan.

Baca juga : Kemenkes Tolak Permintaan Banten Soal Biaya Kesehatan Gratis

Terkait dengan penolakan dari Kemenkes menurut mantan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI ini menyatakan, berdasarkan Undang-undang 1945 masyarakat mempunyai hak pelayanan kesehatan. Harus disamakan persepsi jangan sampai antara Pemrov Banten dan pihak Kemenkes tidak sepaham.

“Pemprov dan Kementrian ini jangan sampai gagal paham untuk program pengobatan kesehatan gratis rakyat, kita maju terus untuk rakyat,” katanya kepada awak media, Sabtu (3/3/2018).

Memang harus dipertanyakan, sekarang ini di Banten tercatat ada sekitar 2 juta orang lebih yang belum mengantongi jaminan dari BPJS Kesehatan. Karenanya harus ada pihak yang bertanggung jawab kalau rakyat sedang ditimpa sakit.

“Nanti siapa yang bertanggung jawab kalau diatara 2 juta lebih rakyat Banten butuh pengobatan. Mereka harus memikirkan ini,” ucap pria yang biasa disapa WH.

Baca juga : Gubernur Banten Keluhkan Jalan Nasional Rusak Ke Komisi V DPR RI

Kata WH melanjutkan, orang yang butuh pengobatan dan masuk RS juga tidak semua bisa dilayani BPJS. Sebab tidak semua biayanya dapat dicover secara keseluruhan. Seperti biaya kamar pasien yang hanya tidak lebih dari 3 hari, serta tidak ditanggungnya sejumlah biaya operasi.

Perhitungannya terkait biaya tanggungan kesehatan gratis dari Pemprov Banten menurut Gubernur berpredikat Doktoral Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat ini lebih murah ketimbang dengan pembayaran premi BPJS.

Baca juga : Di Banten Bisa Berobat Gratis Dengan Menujukan KTP saja

Jika dikalkulasikan dengan membayar premi selama 1 tahun senilai Rp25 ribu dikali 2 juta masyarakat, maka nominalnya berkisar Rp600 miliar.

“Tetapi kalau anggaran jaminan kesehatan dibayar untuk rakyat yang sakit saja maka biaya yang kita bayar cukup dengan Rp 150 miliar saja,” ucapnya.

Artinya jauh lebih murah, dan pelayanannya pun full cost bukan cost sharing. Semua biaya pengobatan ditanggung, dan pihaknya terkait menunjang program pengobatan kesehatan gratis sudah melakukan kerjasama dengan puluhan RS Swasta di Banten.

Diakui WH, sebelumnya Pemprov Banten sedang berusaha bernegosiasi dengan pemerintahan pusat. Karena sistem yang dipakai memang berbeda dengan mekanisme BPJS Kesehatan pada umumnya yang mengaharuskan peserta harus membayar premi sejak awal.

Seperti diketahui, surat dari Kementerian Kesehatan kepada gubernur Banten tertanggal 13 Februari 2018 lalu. Dalam suratnya, disampaikan beberapa poin mengenai alasan penolakan program kesehatan gratis di Banten atas permintaan gubernur WH itu. (*RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *