Gubernur Banten Mengeluh soal Mentalitas Pegawai dan Korupsi

oleh
Gubernur Banten
Loading...

SERANG. Gubernur Wahidin Halim mengeluhkan keadaan Provinsi Banten. Selama 7 bulan menjabat, ia mengaku menemui masalah profesionalitas pegawai, sistem pengawasan, sinergi antarlembaga, sampai upaya pencegahan korupsi di Banten yang lambat.

Baca : Ini Rapor Sementara Gubernur dan Wagub Banten

Gubernur Banten Mengeluh soal Mentalitas Pegawai dan Korupsi

Pertama, Wahidin mengeluh soal lembaga inspektorat yang kurang profesional. Personel yang tidak berani melapor saat menemukan kejanggalan atau potensi kecurangan di lingkungan Pemprov.

“Silakan melapor apa saja, katakan tidak, katakan yang hak. Jangan merasa saya kepala daerah ada rasa takut. Silakan periksa, lakukan, termasuk (kepada) saya dan keluarga saya,” kata Wahidin dalam Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Pendopo Gubernur, Kota Serang, Banten, Kamis (28/12/2017).

Wahidin meminta Inspektorat melaporkan jika ada yang mengatasnamakan dirinya, keluarga, atau mantan tim sukses yang bermain mengambil keuntungan di lingkungan pemerintahan.

Ia juga meminta hubungan aparat pengawas internal pemerintahan (APIP) dan penegak hukum lebih terbuka. Ada suasana saling curiga dan tidak nyaman antara APIP, dinas-dinas, dan penegak hukum.

“Saling curiga, terganggu, padahal informasikan saja kalau ada proyek, umumkan APBD kita ke pelosok-pelosok. Tapi sampai sekarang kan tidak,” ujarnya.

Kedua, ia melihat ada penugasan yang diberikan Pemprov bahkan belum berjalan. Perangkat-perangkat dinas banyak yang lambat merencanakan agenda perencanaan pembangunan. Ini, menurutnya, terjadi bukan hanya di lingkungan Pemprov tapi juga di kabupaten dan kota.

Hubungan dengan DPRD pun, menurut Wahidin, masih terbatas. Tidak ada kesepakatan terkait agenda pemberantasan korupsi antara pemerintah dan DPRD. Bahkan kadang ada tekanan dari lembaga tersebut yang masih mementingkan kelompoknya.

Wahidin juga mengaku ada kerja sama oknum pemerintahan dengan kepolisian dan kejaksaan di Banten. Ada ketakutan antara dinas ketika didatangi oleh penegak hukum.

“Mohon maaf, saya harus sampaikan bahwa ada kerja sama antara oknum dan oknum kejaksaan dan polda. Ke depan kita mengatasi kelakuan oknum-oknum di pemerintahan ini,” katanya.

Terakhir, ia mengatakan Gubernur memiliki fungsi sebagai pengawasan dan pembinaan tingkat kabupaten dan kota. Kepada bupati dan wali kota, ia meminta kerja sama khususnya di bidang supervisi.

“Saya tidak nakutin, kita saling asah, saling asuh, sekarang kita sama-sama,” katanya.

Dari pantauan, Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Pendopo Gubernur dihadiri beberapa kepala daerah di Banten. Selain itu, hadir Irjen Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih. (ad)

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *