Gubernur Banten Berhentikan Kepala Dinas Perhubungan

oleh
Gubernur Banten Berhentikan Kepala Dinas Perhubungan
Gubernur Banten Berhentikan Kepala Dinas Perhubungan
Beri nilai

ANTERO , BANTEN  – Gubernur Banten Wahidin Halim memecat Ir Revri Aroes MM dari posisi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten, Senin (5/3/2018) dan menunjuk Ir Herdi Jauhari, DEA untuk menjadi pimpinan tugas (Plt) Kepala Dishub Banten.

Informasi yang diperoleh Wartawan pada Selasa (6/6/2018), pemberhentian Revri Aroes sebagai Kadishub Banten disebabkan oleh lembaga ini yang rendah dalam penyerapan anggaran. Selain penyerapan anggaran, situasi di lembaga ini dinilai tidak kondusif karena terjadi kegamangan di antara aparatur sipil negara (ASN). Gangguan tersebut menyebabkan ASN mengabaikan tugas dan fungsi utama yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.

Baca juga : Gubernur Banten Mengeluh soal Mentalitas Pegawai dan Korupsi

Surat Keputusan pemberhentian Revri dari Kadishub Banten nomor 821.2 / kep.65-BKD / 2018 tanggal 5 Maret 2018 ditandatangani oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim. Kemudian, Gubernur Banten mengeluarkan surat perintah (SPT) Nomor 800/508-BKD / 2018 tanggal 5 Maret 2018.

“Pak Revri itu mengajukan pensiun dini. Hanya itu yang bisa saya beritahukan soal alasan pemberhentian Pak Revri. Sebagai Plt yang saya lakukan pertamakali adalah melakukan konsolidasi ke dalam, tetapi secepat merealisasikan rencana-rencana yang sudah ada dalam APBD Banten,” kata Herdi.

Dalam surat perintah kerja yang ditandatangani oleh Gubernur Banten, karena Plt memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas rutin pimpinan dinas pengangkutan mengacu pada Pasal 81 Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang posisi tugas utama dari jenis struktur organisasi dan tata kerja provinsi Banten.

Pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

Baca juga : Kutip Rp250 Ribu, Kepala SMKN 4 Tangerang Dipecat Gubernur Banten

Kewenangan pelaksana tugas pada aspek kepegawaian meliputi menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja, menetapkan kenaikan gaji berkala, menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara, menetapkan surat penugasan pegawai, menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi dan memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi / administrasi dan izin tidak masuk kerja.

Baca juga : Gubernur Banten Pertanyaan Kemenkes Masalah Penolakan Kesehatan Gratis

Herdi membenarkan, tugas terberat adalah tugasnya untuk mempercepat program-program yang sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018. Kondisi saat ini terjadi perlambatan yang disebabkan sejumlah faktor, antara lain kegamangan para aparatur sipil negara (ASN) menghadapi gaya kepemimpinan atasanya.

“Sekarang saya dipercaya sebagai Plt, makanya saya mengajak kepada teman-teman agar mari sama-sama melaksanakan apa yang sudah diprogramkan tercantum dalam APBD,” ujarnya. Alokasi untu Dishub Banten sebesar Rp77 miliar, di antaranya Rp56 miliar merupakan kegiatan yang harus dilelang. Program terbesar antara lain penerangan jalan umum (PJU), marka jalan dan sejenis (FH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *