Dugaan Pencucian Uang Ratu Atut, KPK Panggil Dua PNS Banten

oleh
KPK Panggil Dua PNS Banten
Loading...

ANTERO.CO JAKARTA – Penyidik ​​KPK masih memproses tuduhan pencucian uang terhadap Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Ada 2 orang saksi yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Banten yang menelepon.

“Dua saksi dari pemerintah provinsi PNS Banten dipanggil sebagai saksi dugaan TCW (Tubagus Chaeri Wardana),” kata Kabiro HUMAS KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (20/2/2017).

Baca : Polisi Gerebek Perusahaan Solar Palsu Di Serang

Kedua PNS tersebut adalah Maman Suarta dan Deni Laksana Zein. Belum diketahui apakah mereka hadir atau tidak.

Kecurigaan pencucian uang (TPPU) terhadap Wawan telah diumumkan KPK sejak 10 Januari 2014. Saat itu, penyidik ​​KPK masih meneliti sekitar 1.200 paket kerja 300 perusahaan yang diduga digunakan Wawan.

Baca juga : Polda Banten Periksa 4 Penyebar Berita Hoax Gempa Di Banten

Perusahaan ini digunakan oleh Wawan untuk mengerjakan berbagai proyek di Banten. Kakak Ratu Atut Chosiyah ini diduga menggunakan ratusan perusahaan atas nama anak buahnya untuk memenangkan berbagai proyek di Banten.

Paket kontrak 1.200 dilakukan dari tahun 2002 sampai 2013. Sebagian besar proyek adalah proyek di Pemprov Banten, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Pandeglang. (RED)

KPK Segera Tuntaskan Kasus Pencucian Uang Adik Ratu Atut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, adik dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Hal ini seiring nyaris rampungnya pemetaan harta kekayaan suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmi Diani itu yang berasal dari tindak pidana korupsi. Meski demikian, KPK masih membutuhkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus ini.

“Pemetaan aset sudah hampir selesai tapi kita masih membutuhkan keterangan para saksi-saksi TPPU dengan tersangka TCW (Tubagus Chaeri Wardhana) ini,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/2).

Kasus ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus korupsi mangkrak yang ditangani KPK. Lembaga Antikorupsi telah menyidik kasus dugaan pencucian uang Wawan ini sejak empat tahun lalu, tepatnya awal Januari 2014 lalu.

Febri mengakui, pemetaan harta Wawan menjadi salah satu kendala dalam menuntaskan kasus ini. Dikatakan, kasus ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kasus pencucian uang lain yang ditangani lembaga antikorupsi. Hal ini lantaran Wawan bukan penyelenggara negara yang harta kekayaannya dapat ditelusuri dengan mudah melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK atau sumber-sumber informasi lainnya.

“Karena TCW kan pihak swasta jadi pembuktian dugaan hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan tentu karakternya berbeda kalau tersangkanya penyelenggara negara. Kalau penyelengara negara kita bisa buktikan posisi kekayaannya di LHKPN atau informasi-informasi yang sudah tersedia lainnya. Ada karakter yang berbeda kalau tersangkanya pihak swasta,” katanya.

Febri meyakini rampungnya pemetaan kekayaan Wawan dapat mempercepat penuntasan kasus ini. Dikatakan, tim penyidik dan penuntut umum sudah berkoordinasi untuk segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan.

“Saya sudah cek, koordinasi tim penyidik dengan tim penuntut umum sudah dilakukan. Semoga tidak ada hambatan-hambata dan proses yang lebih panjang penanganan perkaranya,” katanya.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *