DPP Projamin Sesalkan Pemukulan Warga Mimika Papua Diduga Oleh Oknum Anggota Polres Mimika 

DPP Projamin Sesalkan Pemukulan Warga Mimika Papua Diduga Oleh Oknum Anggota Polres Mimika

 

ANTERO.CO JAKARTA – DPP Profesional Jaringan Mitra Negara Jokowi-Maruf Amin (Projamin) menyesalkan atas tindakan dugaan penganiayaan warga Mimika bernama Ayub YR Hutagaol yang dilalukan oleh oknum anggota Polres Mimika, 14 Mei 2020 lalu.

“Kami sangat menyesalkan adanya penganiayaan salah seorang warga Mimika yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Mimika, Polda Papua. Kejadian ini diperoleh atas laporan dari pengurus DPC Projamin Mimika, Provinsi Papua,” tandas Mohammad M.M Herman Sitompul,SH,MH selaku Direktur Jenderal Balnas Projamin Pusat, kepada awak media, Kamis (21/05/20)

Menurut Herman Sitompul, DPP Projamin yang didampingi Balnas Projamin meminta dengan tegas kepada para petinggi Polda dan Polri untuk turun tangan untuk mengusut dugaan pemukulan atas warga Mimika Papua yang dilakukan diduga oleh oknum kepolisian setempat.

“Ini jelas menurut dari kronologis kejadian yang kami peroleh itu merupakan tindakan yang tidak terpuji dan itu sudah tindakan penganiayaan.” katanya.

Dikatakan Herman, kronologis kejadian bahwa korban dugaan penganiyaan oleh oknum polisi mengaku dari Polres Mimika, Provinsi Papua terhadap korban atas nama Ayub YR Hutagaol beralamat di jalan Yossudarso Radar Timika Papua Dusun I air putih No NIK KTP 1209072602193001 oknum polisi di duga keras melakukan penganiyaan terhadap korban sekitar pukul 14 WIT waktu papua tanggal 14 Mei 2020 oknum polisi langsung menendang ember tuak dan memukul korban serta menendang, memukul pakai helm dan memukul pakai kursi plastik dengan teman oknum polisi tersebut, oknum polisi pergi dan datang lagi untuk melakukan penganiyaan serta kekerasan terhadap korban sehingga korban mengalami luka ringan dan luka berat akibat perbuatan oknum polisi tersebut.

“Maka kami DPP Projamin yang di dampingi Balnas Projamin Pusat Mohd.M.M Herman Sitompul, SH., M.H Direktur Jenderal Balnas Projamin Pusat dan Wakil Direktur Balnas Projamin Pusat Ardion Sitompul, S.H meminta kepada Kapolri dan Kapolda Papua menidak dengan tegas oknum polisi yang melakukan penganiayaan serta ikut serta melakukan penganiayaan terhadap korban dengan ketentuan menuurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.” bebernya.

Hal ini menunjukkan, lanjut Herman, bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 2/2003”). Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”).

Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia (lihat Pasal 5 huruf a PP 2/2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri 14/2011).

“Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat [1] PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat [2] Perkapolri 14/2011).

Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.” terang Herman selaku Wasekjend DPP IKADIN dan Wasekjend DPN PERADI ini.

Ditambahkan Herman, Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 1/2003”).

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.” pungkasnya. (dni/bud)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *