DPD LSM Penjara Provinsi Banten : Penggunaan Anggaran Program P3A TGAI, Harus Sesuai Aturan Yang Berlaku

DPD LSM Penjara Provinsi Banten : Penggunaan Anggaran Program P3A TGAI, Harus Sesuai Aturan Yang Berlaku

ANTERO SERANG –  Sesuai amanat Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2001 tentang Irigasi bahwa pembangunan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (P3A) di wilayah kerjanya.

Mengingat sebagian besar pemerintah kabupaten/kota dan petani pemakai air sampai saat ini belum mampu menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui Program Peningkatan Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3A TGAI) tahun 2018

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPD Lsm Penjara) Provinsi Banten, Epi Syaepudin. B, saat meninjau memantau lokasi pembangunan P3A TGAI di salah satu Desa di Kabupaten Serang, yakni di Desa Sukanegara Kecamatan Pontang Kabupaten Serang – Banten. (23/03/18).

Menurut Epi, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPPR) telah memberikan kebijakannya dalam perhatian kepada para petani khususnya untuk bidang pengairan Irigasi Pesawahan, yang mana dalam Program P3A TGAI di tahun 2018 ini yang disalurkan langsung anggarannya kepada kelompok tani yaitu kelompok P3A TGAI Desa dengan kisaran Rp.195 juta per kelompok tani, dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

“Saya berharap kepada kelompok tani yang menerima bantuan Program P3A TGAI ini digunakan sesuai aturan, karena agar masyarakat petani di Desa dapat merasaknnya untuk kebutuhan pengairan pesawahan dengan merata” Ujarnya kepada Wartawan saat diwawancarai. (23/03/18).

Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2001 tentang Irigasi. Lebih lanjut Epi, bahwa pembangunan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (P3A) di wilayah kerjanya.

“Dalam penggunaan Anggaran Negara P3A TGAI, Ketua Pelaksana P3A TGAI di Desa – Desa harus digunakan sesuai aturan pemerintah, ini adalah tanggungjawab kelompok petani P3A, namun jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran yang menyalahi aturan maupun hukum” Tegas Ketua DPD Lsm Penjara Banten, Epi Syaepudin.

Dipihak lain, Muksin selaku Ketua Pelaksana P3A TGAI Desa Sukanegara Kecamatan Pontang Kabupaten Serang-Banten, sebagai penerima bantuan Program P3A TGAI tersebut. Menuturkan, ia sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Pemerintah Pusat, pihaknya telah mendapat bantuan Program P3A TGAI. Karena program tersebut sangat penting bagi sarana dan prasarana Irigasi untuk mengairi pesawahan para petani di Desa Sukanegara khususnya.

“Saya sebagai ketua Pelaksana P3A TGAI sangat berterimaksih kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan bantuan program ini, karena ini sangat penting bagi para petani dalam kebutuhan air untuk mengairi pesawahan para petani di Desa Sukanegara” Ungkapnya.

Dalam penggunaan bantuan anggaran P3A TGAI, lanjut Muksin, yang bersumber dari APBN, ia pun akan berhati-hati dalam penggunaanya, sebagaimana yang telah dianjurkan pemerintah dalam aturan maupun hukum. “Kami akan berhati dalam penggunaan bantuan anggaran ini dan akan digunakan sesuai aturan yang berlaku” Katanya. (NJR)

Baca juga :

Pembentukan PAC Lsm Penjara Kec. Bungbulang
DPC LSM Penjara Kab. Cirebon, Akan Dilantik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *