Dilema Program Sekolah Gratis Di Banten ‘Wahidin Halim’

oleh -0 views
Dilema Program Sekolah Gratis Di Banten

ANTERO.CO BANTEN – Pemprov Banten aktif menjalankan program pendidikan gratis untuk tingkat SMA / SMK. Namun nyatanya program masih perlu adaptasi untuk diwujudkan.

Gubernur Banten, Wahidin Halim, semenjak menjabat dari periode 2017 membayar janji kampanyenya soal sekolah gratis

Dia juga menginstruksikan stafnya untuk mempromosikan program ini.

Tingkat SMA / SMK di sejumlah kota dan kabupaten diambil alih oleh Pemprov Banten untuk menerapkan pendidikan gratis. Sedangkan di sejumlah SD dan SMP bertanggung jawab atas pemerintah kota dan bahkan kabupaten.

Tapi programnya sekarang menjadi bermasalah dan rumit. Pesta sekolah sudah putus asa.

Bahkan SMA dan SMK Negeri Kota Tangerang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tangerang terkait kekurangan dana untuk bantuan sekolah pada Maret 2017 silam.

Baca juga : Tingkat Pengangguran Tinggi di Banten, Inilah Penjelasan Gubernur

Sekolah dan Jaksa menandatangani MoU, sekolah tersebut menjelaskan peralihan tingkat SMA / SMK ke Dinas Provinsi Banten untuk membuat anggaran operasional tidak memadai.

Sekolah-sekolah ini merasa kesulitan dan berdampak pada proses belajar yang menjadi terhambat.

Masing-masing pihak mencari solusi atau payung hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Termasuk untuk menghindari praktik pungutan liar atau pungli.

Sekolah tersebut terpaksa berbicara kepada orang tua untuk menutupi kekurangan anggaran pendidikan. Meski begitu, puluhan sekolah ini juga berkoordinasi dengan Kejaksaan tentang kategori apa yang dianggap pungli.

Orang tua siswa diminta memberikan kontribusi dalam membayar uang SPP per bulannya Bagi orang tua yang kekurangan finansial, tidak terbebani oleh sekolah.

Namun belum lama ini wajah pendidikan di Provinsi Banten diolesi pelaku yang diduga melakukan pungutan liar terhadap siswa – siswa.

Baca : Kutip Rp250 Ribu, Kepala SMKN 4 Tangerang Dipecat Gubernur Banten

Wahidin Halim juga secara tegas mencopot Kepala SMK N 4 Kota Tangerang, Kusdiharto dalam kasus yang yang menimpanya pada Rabu (21/2/2018) kemarin. Kasus itu tiba-tiba menjadi virus di ranah media sosial. Sejumlah netizen sibuk berkomentar.

Apakah pro dan kontra. Isu ini kini menjadi sensitif di Pemprov Banten.

Antero.co mencoba  melakukan penelusuran terkait perkara tersebut. Lukman (15) yang merupakan siswa Kelas X Jurusan Listrik, SMKN 4 Kota Tangerang mengaku memang selama ini dirinya selalu dipungut bayaran.

“”Enggak gratis kok, memang bayaran. Per bulannya itu Rp. 300.000. Rinciannya Rp. 250.000 untuk bayaran sekolah dan Rp. 50.000 uang infak” kata Lukman kepada wartawan, Sabtu (24/2/2018).

Pendidikan gratis yang diproklamirkan Pemprov Banten untuk Lukman belum terasa. Setiap bulan orang tuanya selalu membayar uang sekolah, jika tidak diindahkan sanksi sudah menunggu.

“Kalau enggak bayaran, enggak boleh ikut ulangan,” ucap siswa berusia 15 tahun ini.

Baca juga : Gubernur Banten Keluhkan Jalan Nasional Rusak Ke Komisi V DPR RI

Hal yang sama dirasakan oleh Danu (16) siswa SMK N 4 Kota Tangerang. Danu mengaku dirinya menunggak uang SPP selama delapan bulan dan tidak diijinkan mengikuti ujian.

“Kakak saya akhirnya yang bayar, itu juga boleh uang pinjaman,” kata Danu yang merupakan anak yatim piatu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *