Diduga Tak Kantongi Izin, LSM Penjara PN Minta Pemerintah Sidak Lokasi Aktifitas Galian Tanah di Desa Cimaung

oleh -219 views

Lokasi galian tanah yang berada di Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten, tepatnya di jalan raya Petir Ciruas Kampung Cimaung Desa setempat. 

 

ANTERO.CO SERANG – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional atau LSM Penjara PN DPD Provinsi Banten, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Distamben Provinsi Banten, Satpol PP, Dinas Perizinan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang segera meninjau lokasi aktifitas galian tanah yang berada di Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten, tepatnya di jalan raya Petir Ciruas Kampung Cimaung Desa setempat.

Melalui Ketua DPD LSM PENJARA PN Provinsi Banten Rahmat Suteja mengatakan, pihaknya menduga kegiatan Galian tanah tersebut belum mengantongi izin dari pemerintah.dugaan didasari dari beberapa keterangan berbagai sumber yang menyebut bahwa Galian tanah di wilayah Desa Cimaung, Kecamatan Cikesal itu diduga kuat tidak memiliki izin.

Rahmat pun meminta, agar pemerintah Kabupaten Serang segera memeriksa perizinannya, dan menindak tegas apabila terbukti kegiatan tersebut ilegal.

“Kami meminta Kepada Distamben, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten,Dinas Perizinan,Dishub dan Satpol-PP menindak aktifitas galian tanah yang diduga kuat tidak mengantongi izin. jangan tutup mata dan harus segera sidak ke lokasi,” tukas Ketua DPD LSM Penjara PN Provinsi Banten, Rahmat Suteja kepada media, Minggu (4/10/2020).

Disamping itu masih kata Rahmat, adanya aktifitas galian tanah juga dikeluhkan warga masyarakat Desa Cimaung dan pengguna jalan.pasalnya, Setiap kendaraan truk tronton bermuatan tanah merah yang melintas membuat rumah mereka yang tepat tidak jauh dari jalan raya dipenuhi debu. Sehingga tak pelak mereka terpaksa sesering mungkin membersihkan ampas debu dari kegiatan galian tanah yang diduga ilegal.

Kemudian, bukan hanya ampas debu yang menumpuk di rumah warga. Lalu-lalang truk Tronton yang keluar masuk area galian pun sering menjadi sebab kemacetan lalu lintas di jalan Raya petir ciruas,

“Mereka sangat terganggu adanya aktifitas galian tersebut, salah satunya jalan berdebu, jalanan macet, karena posisi lokasi galian tersebut berdekatan dengan tikungan,” Jelasnya.

Terpisah, Kepala Desa Cimaung Sunardi saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya mengatakan, dirinya mengaku tidak terlibat dengan adanya galian tanah di wilayahnya yang kini tengah berjalan. Sunardi mengungkapkan, bahwa pihaknya pernah didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai pengelola lahan dan pemilik tanah. Kedatangan mereka untuk meminta surat keterangan dan izin kegiatan penggalian tanah seluas 2000 meter di atas tanah milik Johan.

Sunardi pun tak menampik, bahwa setelah pembuatan serta penandatanganan surat keterangan dan izin penggalian yang konon katanya untuk ditimbun guna pembangunan rumah itu, Sunardi selaku Kepala Desa Cimaung mengakui dirinya menerima Kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp5 juta.

“Kalau yang awal tanah yang digali seluas 2000 meter itu milik warga yang bernama Johan memang saya yang memberi izin, karena alasan mereka tanahnya untuk urugan rumah, dan kemudian mereka memberi kompensasi sebesar Rp5 juta, akan tetapi uang tersebut saya serahkan ke warga dan sebagian untuk masalah,” terangnya.

Lebih jauh Sunardi menjelaskan, sejauh ini pihaknya hanya mengetahui jika yang digali adalah tanah milik Johan seluas 2000 meter, namun setelah adanya keluhan dan laporan dari warga bahwa aktifitas penggalian yang semula hanya menggarap di tanah milik johan merambah ke lokasi tanah milik orang lain. Hingga kini kegiatan galian yang sudah berjalan tiga bulan itu, dikatakan Sunardi sudah berhasil menggaruk dan memboyong tanah merah sekira hampir 1 Hektar.

Atas tindakan kesewenangan yang dilakukan pengelola lahan galian tersebut, Sunardi mengaku sudah melaporkannya ke pihak Kecamatan, Danramil, dan Polsek setempat, namun hingga kini menurut dia belum ada tindakan signifikan dari pihak tripika, karena sampai saat ini galian tanah masih tetap beroperasi.

“Sudah saya laporkan ke Kecamatan, Danramil juga ke Polsek, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya,” pungkasnya.(Tim)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *