Diduga Bermasalah, Seleksi Jabatan Lingkungan Pemko Banjarmasin Disoal

oleh -166 views

Diduga Bermasalah, Seleksi Jabatan Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Disoal

 

ANTERO.CO BANJARMASIN – Dr.Dwi Seno Wijanarko SH MH CpCle berpendapat bahwa Ada Dua Alternatif Bagi Calon kelima calon pemimpin SKPD, diantaranya SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin,.Dinas Koperasi Usaha Miko dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin adalah diduga adanya permasalahan yaitu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada Seleksi Jabatan lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

Menurut dugaan kelima calon pejabat yang bakal menduduki kepala SKPD lingkungan Pemko Banjarmasin dan dinyatakan lulus seleksi tidak memenuhi ketentuan UU No.5 tahun.2014 Jo PP No.17 tahun 2020 pasal 107 ayat (1).c.3 yang mana para peserta JPT yang bakal mengisi jabatan pada 5 (lima) SKPD menurut aturan wajib memiliki pengalaman pada jabatan yang dituju paling kurang selama 5 (lima) tahun

Kelima calon Kepala SKPD yang lulus berdasarkan pengumuman bernomor 821.22/001/PANSEL-JPT/BJM/VII/2020, tanggal 23 Juli 2020 . terindikasi. tidak memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam
UU No.5 tahun 2014 jo PP No.17 tahun 2020 dengan demikian sangat beralasan kalau Mendagri tidak memberikan rekomendasi untuk melantik kelima calon pemimpin SKPD tersebut.

Menurut H.Dudung A.Sani, SH.M.Ag
Ada dua aturan Hukum yang harus dipedomani dalam Jabatan Pratama Tinggi (JPT) atau calon Kepala SKPD dalam lelang jabatan.

(a). Undang – Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

(b). Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PP Nomor 17 tahun 2020 Pasal 107
ayat (1) C.3 : Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.

Pasal 107 ayat (2) : Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Presiden

Dr.Dwi Seno Wijanarko SH MH seorang penasehat ahli pidana Dosen universitas Bhayangkara & Dosen Stih Painan. Yang merupakan pemerhati kebijakan publik dan hukum menyampaikan pendapatnya saat di hubungi awak media
mengatakan, dalam hal pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara lembaga nonstruktural, dan Kepala SKPD Bermasalah Dalam Lelang Jabatan Tahun 2020 Didiskualifikasi & Pemilihan Ulang.

Menurut informasi tidak dilantiknya instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perihal pengisian Jabatan Tinggi Utama dan Madya di dalam UU No.5 tahun 2014 ditegaskan harus memperhatikan syarat kompetensi kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim analis hukum : mencermati dugaan pelanggaran kelima calon pimpinan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin sudah sewajarnya para pihak terkait dalam ranah ini, Walikota, Inspektorat Kota dan BKD harus menjelaskan kepada masyarakat sejauh mana penanganan hasil lelang jabatan yang di duga melanggar UU No.5 Tahun.2014 Jo PP No.17 Tahun 2020

Ada solusi yang bisa diterapkan dalam masalah ini yaitu peserta yang tidak memenuhi aturan didiskualifikasi atau lelang jabatan diadakan pemilihan kembali sesuai dengan ketentuan UU No.5 tahun 2014 , karena kasus lelang jabatan bermasalah tersebut sejak bulan Juli 2019 sampai April 2021 tidak ada kejelasan dan seakan sengaja ditutup – tutupi oleh pihak – pihak pemandu kepentingan yang berkaitan dengan seleksi jabatan bahkan menurut informasi para calon Pimpinan SKPD bermasalah telah diangkat sebagai Plt pada dinas lingkungan Pemko Banjarmasin dengan dalil untuk mengisi formasi jabatan yang kosong. Pertanyaannya adalah mengapa calon SKPD bermasalah dalam lelang jabatan yang ditunjuk ? Dan jangan sampai penunjukan sebagai plt ini adalah modus untuk mengalibikan yang bersangkutan telah berpengalaman dalam menduduki jabatan yang dituju dan mengkaburkan UU No.5 Tahun 2014
jo PP 17 tahun 2020 sebagai pra syarat resmi.

DR.(cnd) Muhammad Yusman, SH.MH
berpendapat ; Bilamana pihak Pemko memaksakan untuk melantik kelima calon Pemimpin SKPD bermasalah tersebut maka terjadi pelanggaran kode etik ASN dan pelanggaran terhadap UU dan PP

Menurut Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 27

(a). Komisi Aparatur Sipil Negara berwenang mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan pelaksanaan seleksi, pengumuman nama calon, penetapan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT),

(b). Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar kode etik dan kode prilaku Pegawai ASN,

(c).- Meminta informasi dari pegawai ASN dan Masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode prilaku pegawai ASN

(c). Memeriksa dokumen terkait pelanggaran Pegawai ASN dan meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran Pegawai ASN

Komisi ASN berwenang pula untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode prilaku Pegawai ASN untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang untuk wajib ditindaklanjuti ” bunyi Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

Terhadap hasil pengawasan yang tidak dilanjuti maka Komisi ASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang melanggar prinsif Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *