Diduga Belum Kantongi Ijin, PT Indopack di Lebak Didemo

Diduga Belum Kantongi Ijin, PT Indopack di Lebak Didemo

ANTERO CO, LEBAK  – Belasan massa yang tergabung dalam LSM Gapura Banten melakukan aksi unjuk rasa di halaman pabrik PT Indopack Nusantara, di Jalan Prof ir Soetami, Kampung Tutul, Desa Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (16/5/2019).

Dalam orasinya, mereka menuding gedung dua pabrik itu diduga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkab setempat.

Massa pendemo juga menyebut perusahaan tidak melaksanakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lebak terhadap para karyawannya.

Selain itu, mereka juga membeberkan, bahwa perusahaan masih belum mengikutsertakan dan mendaftarkan karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dinilai sangat merugikan karyawan.

Selain itu, perusahaan juga dituding telah melanggar Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan, lantaran perusahan itu tak memberikan Corporate Sosial Responsibility (CSR) kepada warga masyarakat sekitar lingkungan pabrik.

Tak hanya itu, manajemen perusahaan dituding tak memberikan hak karyawan yang bekerja lembur/shift malam, berupa uang makan dan transport dan tunjangan kerja malam.

Bahkan, Oknum HRD di perusahaan itu, dituding telah melanggar azas kepatutan karena telah memperjual belikan pakaian seragam karyawan senilai ratusan ribu per dua Pcs per karyawan. Padahal, seragam merupakan hak yang harus diterima secara gratis.

“Kami sudah lakukan cek n ricek ke dinas perizinan Pemkab, soal gedung dua pabrik partisi atau tempat produksi kedap udara itu. Ternyata, pihak dinas mengatakan gedung dua itu tak belum memiliki IMB,” jelas Ade Irawan, ketua Gapura Banten usai melakukan orasi di lokasi pabrik.

Dijelaskannya, pabrik partisi itu berdasarkan keterangan karyawan yang pernah bekerja diperusahaan tersebut. Belum melaksanakan UMK Lebak secara menyeluruh kepada para karyawannya.

“Masih ada pekerja yang di upah Rp1,7 juta per bulan, padahal UMK Lebak mencapai Rp2,4 juta lebih per bulan. Jelas ini melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku soal ketenagakerjaan,” paparnya.

Ade juga menyebut, Oknum HRD di perusahaan tersebut telah melakukan bisnis demi kepentingan pribadinya dengan melakukan bisnis jual pakaian seragam karyawan dengan minta tebusan kepada karyawan.

Hal itu kata Ade, oknum HRD sudah melanggar azas kepatutan. Sebab, seragam karyawan adalah hak yang harus diterima secara gratis.

“Bayangkan, mereka (karyawan-red) diminta nebus baju seragam per Pcs Rp200 ribu. Harusnya, kan karyawan menerima secara gratis,” imbuhnya.

Sementara itu, Rere, HRD PT. Indopack Nusantara, saat dikonfirmasi membantah seluruh tudingan yang disampaikan oleh massa pendemo.

Menurutnya, manajemen perusahaan sudah mengurus seluruh perizinan bangunan dan operasional perusahaan kepada dinas dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Lebak.Disinggung soal UMK, Rere menyebut, seluruh karyawannya, sudah menerima upah sesuai UMK.

“Jadi semua yang dituduhkan itu, tidak benar. Soal perizinan kami sudah urus semua perizinan,” katanya. (Bud/Red)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here