Banten Kekurangan Panti Rehabilitasi Untuk Pasien Gangguan Jiwa

oleh
Banten Kekurangan Panti Rehabilitasi Untuk Pasien Gangguan Jiwa
Loading...

ANTERO.CO SERANG – Provinsi Banten hingga kini masih kurang memiliki pusat rehabilitasi untuk menangani gangguan jiwa di daerahnya Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana di Serang, Selasa mengatakan, Pemprov Banten membutuhkan pusat rehabilitasi bagi orang-orang dengan gangguan jiwa karena Dinsos Banten sering dikirim oleh orang-orang dengan gangguan mental (ODGJ).

Baca juga : Tetap Kokoh Saat Gempa Banten, Ini Rahasia Rumah Suku Baduy

Banten Kekurangan Panti Rehabilitasi Untuk Pasien Gangguan Jiwa

“Kami membutuhkan pusat rehabilitasi ODGJ yang terintegrasi sekarang, kami tidak memiliki lembaga pemerintah kecuali Biro Perlindungan Sosial (BPPS) dan BPD).” Kalau ada ODGJ, kita tidak punya rumah, “kata Nurhana usai rencana kerja (renja) Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten di Aula Dinsos Banten..

Menurutnya, Dinsos Provinsi Banten sering menerima laporan adanya ODGJ yang telantar. Namun Dinsos Banten kebingungan untuk penanganannya karena Dinsos provinsi tidak memiliki tempat rehabilitasi.

“Setiap pagi kita dapat kiriman ODGJ. Untung ada yang menampung, panti swasta. Mudah-mudahan 2019 sudah bisa dianggarkan,” kata Nurhana.

Baca juga : Di Banten Bisa Berobat Gratis Dengan Menujukan KTP saja

Pusat rehabilitasi ODGJ yang dikenal di Banten berada di sejumlah tempat termasuk Yayasan Dhira Soemantri Wintoha di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Yayasan Bani Abas Ponpes di Kabupaten Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak.

Kemudian Yayasan Hikmah Syahadah di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Yayasan Bani Syifa Bendung Baru Pamarayan di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang dan Yayasan Nururrohman di Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

Selain pusat rehabilitasi, Nurhana juga menyebutkan tentang anggaran Dinsos Banten yang diturunkan pada 2018. Hal ini karena Pemprov Banten saat ini fokus pada tiga layanan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

“Postur anggaran kita sangat turun, terjun payung. Tapi dinsos pekerja sosial. Pekerja sosial tidak butuh uang. Bekerja dengan ikhlas. Karena kita mendukung program gubernur dan wagub, ada 3 aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” kata Nurhana.

Nurhana juga menyampaikan bahwa pada 2018 tidak ada lagi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditangani dinsos. “Terakhir 2017 kemarin. 2018-2019 itu tidak ada lagi RTLH, karena kebijakan pemerintah pusat bahwa itu memang diarahkan pada program Dinas Perkim (Perumahan Rakyat dan Permukiman),” katanya.

Baca juga : Angka Kemiskinan Di Banten Naik

Namun demikian, pihaknya mendorong perusahaan-perusahaan mengeluarkan anggaran untuk membantu watga kurang mampu dengan mendorong program Corporate Social Responsibility (CSR). “Tugas dan fungsi kita sebagai koordinator CSR perlu ditingkatkan. Kita arahkan RTLH ke CSR,” kata Nurhana.

Sementara, Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan, Dinsos Banten harus memastikan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mendapat bantuan yang baik. “Setiap hari ada lah kiriman orang gila, orang sarap. Harus dipastikan bahwa PMKS itu ditolong dengan baik. Memang tidak mungkin seluruhnya. Kalau ada kiriman orang gila, Kota Serang harus nampung, jangan provinsi saja,” kata Ranta.

Ranta menilai, fasilitas jumlah panti rehabilitasi di Banten saat ini masih minim untuk menampung ODGJ dan ODMK. Sementara untuk kondisi panti yang ada masih jauh dari standar dalam melayani orang-orang dengan penyakit tersebut. (RED)

Sumber : Antara

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *