Bak Seorang Raja PT ULI Berbuat Semena – mena terhadap Karyawan nya Sungguh Kejam Miris !!!

oleh -57 Dilihat

Kabupaten Tangerang,Jayanti | Antero. co – beberapa pelaku perusahaan atau penyedia lapangan pekerjaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak (PHK) kepada buruh karyawannya. PHK biasanya menjadi solusi yang akan diambil oleh perusahaan dengan berbagai alasan. Bagaimanapun alasannya, PHK bukanlah hal yang masuk akal dan mudah diterima oleh mereka yang menerima PHK. Lalu, apa langkah yang bisa dilakukan ketika tidak terima di-PHK sepihak oleh perusahaan.

Pemerintah sudah mengatur UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan pasal 156 ayat (2) dan (3) dan (4) UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Kembali lagi Bak seorang raja pelaku perusahaan PT.Uli (Universal Luggage Indonesia), yang beralamat Desa sumur bandung kecamatan jayanti kabupaten tangerang melakukan memutuskan kerja pemecatan sepihak salah satu korban pemecatan sepihak yang bernama Nahlur topik selama bekerja tahun 2021 s/2024 selama 3 tahunn yang berani meminta untuk pendamping hukum ke markas hukum Commando. Sabtu (04/05/24)

Saat dikonfirmasi oleh awak media online diduga korban pemecatan sepihak di PT.ULI, Nahrul Topik menjelaskan
kami sudah bekerja di PT.ULI selama tiga (3) tahun lebih kurang, yaitu semenjak pada tanggal 1 Januari 2021 s/d 2024, tahun 2022 saya mengalami kecelakaan kerja
Pada waktu itu posisi kerja shif 1.
Mister menyuruh melakukan perbaikan mesin, setelah dicek ternyata perlu d lakukan penyetingan real hidrolik, pas sedang dilakukan perbaikan oleh saya (pengencangan baut hodrolik berposisi d bawah real), mister salah menekan tombol seharusnya tombol Of malah tombol On yang di tekan terjadila membuka jalur angin sehingga membuat hidrolik yang saya seting menjadi bergerak dan mengakibatkan tangan kanan saya terhimpit real, sehingga tulang besar di bagian pergelangan tangan patah, kata mister saya tidak tahu cara mengoperasikan mesin menekan tombol yang mana, dan pada akhirnya saya di larikan ke rumah sakit. Ketika 2 bulan saya istirahat proses penyembuhan saya bekerja kembali,”Ucapnya

Lanjutan Nahrul Topik tahun 2024 saya di panggil oleh pihak HRD ia mengatakan, “kata mister kamu tidak bisa bekerja lagi disini”,Tanggal 29 februari 2024, saya langsung keluar dan kaget tanpa alasan yang tidak tepat dan tidak masuk akal pemecatan saya sepihak oleh perusahaan PT.ULI, dan juga saya tidak dapat pesangon dari pihak perusahaan PT.ULI selama bekerja 3 tahun kurang lebih.

Team markas hukum Commando dan awak media melakukan penelusuran
di PT. ULI, mendatangi karyawan yang habis pulang kerja di PT.ULI, saat di wawancarai salah satu buruh karyawan yg tidak mau namanya di publikasikan mengatakan
kami bekerja di PT.ULI bener – bener parah, kejam pengawas nya saat kami lupa ngumpulin Henpond kami di berikan sangsi hukuman oleh pihak pengawas alias mandor di suruh menulis kata,”saya minta maaf tidak lagi melakukan, lupa ngumpulin Henpond sebanyak 6 lembar kertas polio mana lagi keadaan pulang kerja, lagi cape di suruh nulis sebanyak itu seperti kaya di buling. Apa lagi kalau ada acara kondangan di taktor harus 50 ribu saja tidak bisa seikhlasnya, intinya kalau lagi marah pengawas nya kaya orang kesurupan membentak membentak karyawan,”Ucapnya

Ditempat terpisah, Taslim wirawan dari Markas Hukum Commando selaku avocad yang mendampingi Nahrul topik mengatakan kepada awak media,” ya kami telah melayangkan surat permohonan Bipartit sebanyak dua kali (2), ke perusahaan PT.ULI untuk bertemu dengan pihak Perusahaan, namun kami tidak pernah di temui oleh pihak HRD PT.ULI tersebut.

Mungkin dalam waktu dekat kami akan bersurat ke Dinas Tenaga Kerja untuk minta permohonan Bipartit, agar permasalahan ini cepat selesai, dan tidak ada lagi karyawan yang secara semena – mena di keluarkan tanpa mempertimbangkan kebijaksanaan sedikit juga,”Tuturnya

Dalam mengacu aturan – aturan dalam melakukan PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Regulasinya dijelaskan dalam Undang – Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan PHK secara sepihak, melainkan harus ada perundingan terlebih dahulu.

Apabila hasil perundingan yang sudah dilakukan tidak menghasilkan persetujuan, maka perusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Hal ini diatur dalam pasal 151 ayat 3 UU Ketenagakerjaan.

Berikut bunyi ketentuannya : “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Kesimpulannya, harus ada penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam melakukan PHK. Namun apabila perusahaan melakukan PHK tanpa adanya penetapan tersebut, maka PHK yang dilakukan batal demi hukum.

perusahaan melakukan PHK tanpa adanya penetapan tersebut, maka PHK yang dilakukan batal demi hukum.

Kemudian, bagi perusahaan yang melakukan PHK tanpa mengikuti ketentuan hukum, maka wajib mempekerjakan Kembali pekerja tersebut. Hal ini tertulis dalam pasal 155 ayat 1 dan pasal 170 UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

 

Pasal 170: “Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima “Tutupnya Taslim Wirawan SH

(BG)

Tentang Penulis: Supri Yadi

Gambar Gravatar
Journalist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.