Apapun Alasannya Jual LKS Ke Siswa itu Langgar Aturan, Dindik Kota Serang: Kami Sudah Larang

oleh -160 views

Apapun Alasannya Jual LKS ke Siswa itu Langgar Aturan, Dindik Kota Serang : Kami Sudah Larang

 

ANTERO KOTA SERANG – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, praktik jual beli lembar kerja siswa (LKS) yang dilakukan pihak sekolah yang bekerjasama dengan penerbit atau pihak ketiga lainnya merupakan pungutan liar (Pungli).

Pasalnya, jual LKS telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 12 ayat 1. Dalam peraturan Menteri tersebut ditegaskan, Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Sekretaris Dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Serang, Sarnata mengatakan pihaknya terus memberikan Surat Edaran kepada Seluruh sekolah di tingkat SDN dan SMP Se Kota Serang terkait Larangan Praktik Jual Beli Buku dilingkungan Sekolah.

“Dindikbud sudah membuat surat edaran ke sekolah melarang menjual LKS. Dan apabila diketemukan ada sekolah yang menjual LKS langkah awal dindikbud akan memanggil kepala sekolah yang bersangkutan untuk diberikan surat teguran berupa peringatan,” tegas Sarnata kepada Antero.co melalui media elektronik WhatsApp nya pada Sabtu (27/02/2021) kemarin.

Saat disinggung perihal adanya dugaan Sekolah Nakal yang masih melakukan Praktik Jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah, dirinya secara tegas mengatakan bahwa itu tidak dibenarkan dan jelas melanggar Aturan.

“Gak wajib pak. Itu hanya kebijakan sekolah, Dan dinas sudah melarang,” katanya menjelaskan.

Selain itu, hal tersebut juga di perjelas oleh Permendiknas No 02 tahun 2008 Pasal 7 Ayat : (1)Pendidik dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku.
(2)Anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak memaksa atau tidak mewajibkan. (3)Untuk memiliki buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), peserta didik atau orang tua/walinya membelinya langsung kepada pengecer.

Sementara Pasal 11 Permendiknas No 02 tahun 2008 Menyebut : Pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah/madrasah, dinas pendidikan pemerintah daerah, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan, baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan atau kepada satuan pendidikan yang bersangkutan, kecuali untuk buku-buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan dinyatakan dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (arie/red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *