6 Kasus Berita Hoax di Banten, dari PKI Serang Ulama hingga Teror Bom

oleh
Kasus Berita Hoax di Banten
6 Kasus Berita Hoax di Banten, dari PKI Serang Ulama hingga Teror Bom
Beri nilai

ANTERO SERANG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten telah menangani enam kasus terkait hoax dan ujaran kebencian yang mengarah pada pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE. Enam kasus tersebut ada yang masih dalam penyelidikan, penyidikan dan telah ditangani di kejaksaan. Ada juga kasus yang selesai dengan perdamaian menggunakan asas restorative justice.

Baca juga : Polda Banten Tetapkan Tersangka Penyebar Hoax Himbauan BMKG Gempa Lebak

Kasus pertama terkait unggahan berita hoax tetkait isu 15 juta anggota PKI mengincar ulama. Informasi bohong dengan menampilkan foto yang berasal dari Filipina. “Berita ini viral dan berdampak meresahkan masyarakat,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Abdul Karim saat ekspose di Mapolda Banten, Jalan Syeh Nawawi Albantani, Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (2/3/2018).

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang melakukan investigasi bersama menangkap seorang guru berinisial YHA alias RPH (48). Pelaku ditangkap pada Selasa, 20 Februari 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Muara Ciujung, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Akibat aksinya, tersangka disangka melanggar Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

6 Kasus Berita Hoax di Banten, dari PKI Serang Ulama hingga Teror Bom

Hasil pemeriksaan sementara, lanjut Abdul Karim, motivasi tersangka hanya ingin mengingatkan bahaya komunis di masyarakat Sajira, Kabupaten Lebak. “Fokusnya Cyber Crime adalah hoax. Kita tidak tebang pilih dalam menangani kejahatan,” kata Abdul Karim didampingi Direktur Kriminal Umum Kombes Pol Onny Trimurti Nugroho dan Kabid Humas Polda Banten AKBP Zaenudin.

Baca juga : Polisi Bekuk 14 Anggota Grup Muslim Cyber Army

Kemudian, kasus kedua yakni ditangani Sundit 2 Ditreskrimsus Polda Banten, terkait laporan salah satu organisasi masyarakat (ormas) di Kota Cilegon kepada Kepala Perawat RSKM Cilegon berisial WK. “Sudah dilakukan penanganan. WK kita kenakan 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” ujarnya.

Kasus ketiga yakni kasus yang terjadi di Kabupaten Pandeglang pada 19 Februari 2018 dengan tersangka Z. Ia menulis konten hoax mengenai PKI masuk wilayah Pandeglang dan imbauam bahwa PKI telah membunuh lima juta ulama. Tersangka dikenakan Pasal 14 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 45 A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Baca juga : Polisi Tangkap PNS Penyebar Hoax PKI Serang Ulama di Facebook

Kasus keempat yakni ancaman bom melalui pesan singkat di Polsek Tanara oleh tersangka Sulis. Ia meneror anggota bahwa akan ada ledakan bom di Markas Polsek Tanara. Pelaku teror diringkus ditempat pelelangan ikan di Desa Berandung, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan.

Dari kartu tanda penduduk, pelaku diketahui bernama Sulhi (37), warga Kampung Karang Keletak, Desa Sampar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Penangkaan di Lampung. Penangkapan tersangka juga melibatkan personel dari Satgas Radikal dan Unit Jatanras, Ditkrimum Polda Lampung.

Baca juga : Polda Banten Periksa 4 Penyebar Berita Hoax Gempa Di Banten

“Perkara tersangka sudah di kejaksaan tinggal menunggu P21,” ujar Abdul Karim.

Kasus kelima yakni isu SARA yang terjadi pada 24 November 2017 di Kampung Gadog, Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang. Terdakwa yakni Ki Ngawur Permana, diduga melecehkan agama dengan membuat status melalui media sosial. Ia telah menjalani sidang atas kasus tersebut.

Kasus keenam yakni penghinaan terhadap mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan pimpinan negara. Pemilik akun berinisial AH diancam dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 45 A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Kami pastikan penanganannya secara profesional,” kata Direskrimsus Polda Banten. (FH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *