Mirisnya Potret Pendidikan Di Banten

oleh
Mirisnya Potret Pendidikan Di Banten
Loading...

Banten dan Potret Pendidikan yang Tak Mencerahkan. Sebagai daerah yang hanya selemparan batu ke Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten begitu lekat dengan ketertinggalan. Korupsi, politik dinasti, kemiskinan, pengangguran, sekolah, dan infrastruktur rusak adalah sebutan lain daerah ini.

Dari sekian banyak masalah, pendidikan menjadi sorotan publik di daerah yang mengaku diisi ribuan kiai dan santri ini. Pada 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata mencatat rata-rata lama sekolah di Banten baru mencapai 8,37 tahun.

Rata-rata lama sekolah juga berbeda di tiap daerah. Tangerang Selatan di utara memiliki lama rata-rata sekolah 11,58 tahun. Sedangkan di bagian selatan di Lebak hanya 6,19 tahun, Pandeglang 6,62 tahun, dan Kabupaten Serang 6,98 tahun.

Di samping itu, temuan dari Pusat Telaah dan Informasi Regional Banten (Pattiro) menemukan, di Kabupaten Serang saja, tiga dari sepuluh siswa bertaruh nyawa karena sekolah rusak. Akibatnya, penggunaan ruang kelas dilakukan bergantian dan menjadikan belajar tidak kondusif.

Selain itu, sekolah yang buruk membuat motivasi belajar siswa dan guru berkurang. Hingga akhirnya para murid memutuskan meninggalkan sekolah akibat fasilitas dan kualitas pendidikan yang tak memadai.

“Alasannya kenapa rusak, biasanya anggaran terbatas, tata kelola program perbaikan buruk,” kata peneliti Pattiro Banten Faiz Fadhlil Muhammad dalam diskusi Tantangan dan Strategi Pembangunan SDM Banten di Hotel Le Dian Kota Serang pada Jumat (29/12/2017) kemarin.

Bahkan, menurutnya, berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 48% sekolah di Banten yang rusak.

Banten dan Potret Pendidikan yang Tak Mencerahkan

Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina mengatakan masalah pendidikanlah yang kemudian jadi penyumbang lambatnya pembangunan di kawasan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi rendah akibat faktor rata-rata lama sekolah warga yang sebentar.

Menurutnya, perbedaan rendahnya angka rata-rata lama sekolah disebabkan faktor jarak tempuh. Di Kabupaten Pandeglang, untuk ke sekolah, siswa perlu menempuh perjalanan sejauh 20 kilometer. Di Lebak, bahkan bisa sampai 25 kilometer. Inilah yang menjadikan Angka Partisipasi Murni (APM) setingkat SMA/SMK hanya mencapai 57,04%.

“Ini dijadikan asumsi mengapa anak tidak mau sekolah karena jauh,” katanya.

Di sisi lain, mayoritas angka pengangguran di Banten rupanya juga disumbang oleh lulusan pendidikan SMK. Mengacu pada BPS, pada Agustus 2017, dari total 5,6 juta angkatan kerja se-Banten, sebanyak 9,28% atau 520 ribu orang menganggur. Angka tersebut ternyata meningkat dari 499 ribu pengangguran pada periode Agustus 2016.

Bahkan dari data tersebut, angka pengangguran terbuka justru disumbangkan oleh daerah Kabupaten Serang mencapai 13% atau 82 ribu orang. Disusul Cilegon sebanyak 11,88% atau 22 ribu orang. Dua daerah tersebut padahal diisi aneka industri dari total 14 ribu lebih industri berdiri di Banten.

Melihat permasalahan ini, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dodi Nandika mengatakan perlu ada terobosan terkait masalah pendidikan. Menurutnya, masalah pengangguran dari lulusan pendidikan SMK bukan karena kurikulum yang salah. Namun ada masalah yang lebih makro yang terjadi pada persoalan pendidikan Banten.

Jika faktor latar belakang pendidikan SMA/SMK sebagai penyumbang pengangguran terbesar, menurut Dodi, justru gubernur dapat segera membuat aturan terkait masalah ini. Gubernur bisa turun tangan ke industri dengan cara campur tangan soal aturan penerimaan pekerja, misalnya dari pemuda Banten.

“Perlu ada terobosan seperti peraturan gubernur tentang penguatan SMA/SMK,” katanya.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *